Sejarah dan Asal-usul Nama Tebing Tinggi, Berawal dari Pemukiman Datuk Bandar Kajum

JAKARTA - Tebing Tinggi merupakan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara . Kota ini berada di tengah-tengah Kabupaten Serdang Bedagai.

Melihat latar belakangnya, Kota Tebing Tinggi mempunyai asal-usul yang menarik untuk diketahui. Dalam sejarahnya, Tebing Tinggi dikaitkan dengan para bangsawan lama yang tinggal di wilayah tersebut. Berikut ulasannya.

Sejarah dan Asal-usul Nama Tebing Tinggi

Sejarah Tebing Tinggi tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kerajaan Deli, yang merupakan salah satu kerajaan Melayu di Sumatera. Kerajaan Deli diketahui didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan pada tahun 1632.



Kerajaan Deli menguasai wilayah yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan sebagian Simalungun. Kerajaan ini juga sudah menjalin hubungan dagang dengan Belanda, Inggris, dan Aceh.

Wilayah Tebing Tinggi sebelum menjadi perkampungan adalah bagian dari wilayah Kerajaan Padang, yang merupakan bawahan Kerajaan Deli. Kerajaan Padang didirikan oleh Raja Padang, yang merupakan putra dari Raja Deli ke-3, Tuanku Panglima Perunggit.

Kerajaan Padang berpusat di Tanjung Beringin, yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Kerajaan Padang memiliki wilayah yang meliputi Tanjung Beringin, Sei Rampah, Tebing Tinggi, dan sebagian Simalungun.

Sementara itu, asal-usul nama Tebing Tinggi dikaitkan dengan cerita Datuk Bandar Kajum, seorang bangsawan dari Bandar Simalungun, yang meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1864. Ia bersama para penggawa dan inang pengasuhnya menyusuri sungai untuk mencari tempat tinggal baru.

Mereka sempat bermukim di Tanjung Marulak, yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Rambutan. Namun, karena terus diburu oleh tentara Kerajaan Raya, mereka memindahkan pemukimannya ke atas tebing yang tinggi.

Pemukiman Datuk Bandar Kajum ini yang diyakini sebagai cikal bakal nama Tebing Tinggi. Nama ini juga disebutkan dalam surat perjanjian antara Kerajaan Deli dengan Belanda pada tahun 1873.



Dalam surat tersebut, Tebing Tinggi disebut sebagai salah satu daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Deli. Surat ini juga menetapkan batas-batas wilayah Kerajaan Deli, yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan sebagian Simalungun.

Pada tahun 1907, Tebing Tinggi menjadi salah satu kota otonom di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kota ini memiliki status sebagai gemeente (kotapraja) yang dipimpin oleh seorang burgemeester (wali kota).

Pada masa ini, Tebing Tinggi berkembang sebagai kota perdagangan dan perkebunan, terutama karet, kelapa sawit, dan tembakau. Kota ini juga menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang dan pekerja yang menuju Medan atau Belawan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Tebing Tinggi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1956, Tebing Tinggi diresmikan sebagai kota administratif yang dipimpin oleh seorang wakil wali kota.

Kemudian pada tahun 1974, Tebing Tinggi ditingkatkan menjadi kota madya yang dipimpin oleh seorang wali kota. Lebih lanjut di tahun 1999, Tebing Tinggi menjadi kota otonom yang memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sendiri.