Mahfud MD: Indonesia Dibangun Sebagai Negara Demokrasi Bukan Kerajaan
loading...
Mahfud MD memberi kuliah umum dengan tema Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat di Universitas Andalas, Padang, Kamis (16/11/2023). Foto/MPI/Rus Akbar
A
A
A
PADANG - Menkopolhukam Mahfud MD memberi kuliah umum dengan tema Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023). Mahfud menegaskan Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa dengan konsep negara demokrasi bukan kerajaan.
Saat Indonesia didirikan ada perdebatan sengit soal bentuk negara. Kala itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalukan voting untuk memilih konsep negara apakah negara demokrasi atau kerajaan.
“Dari 62 orang anggota BPUPKI, 55 orang memilih bentuk negara demokrasi republik, 6 orang memilih monarki dan 1 lagi abstain,” ujar Mahfud.
Konsep demokrasi yang telah diletakkan para pendiri bangsa itu harus dijaga. Salah satunya dengan cara memastikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
Menurut Mahfud, demokrasi itu akan berjalan baik kalau didampingi oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokarasi adalah kedaulatan hukum.
"Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar. Karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang,” paparnya.
Terkait Pemilu 2024 ini, Mahfud meminta aturan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Lalu penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP harus adil.
“Aparat pemerintah harus netral. Siapa itu. TNI, Polri, ASN. Tidak boleh memihak ke salah satunya karena melanggar UU No 17 tahun 2007 tentang Pemilu. Masalahnya, pemilu itu sering diwarnai kecurangan-kecurangan manipulasi sehingga hasil Pemilu itu jadi ternoda,” pungkasnya.
Saat Indonesia didirikan ada perdebatan sengit soal bentuk negara. Kala itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalukan voting untuk memilih konsep negara apakah negara demokrasi atau kerajaan.
“Dari 62 orang anggota BPUPKI, 55 orang memilih bentuk negara demokrasi republik, 6 orang memilih monarki dan 1 lagi abstain,” ujar Mahfud.
Konsep demokrasi yang telah diletakkan para pendiri bangsa itu harus dijaga. Salah satunya dengan cara memastikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
Menurut Mahfud, demokrasi itu akan berjalan baik kalau didampingi oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokarasi adalah kedaulatan hukum.
"Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar. Karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang,” paparnya.
Terkait Pemilu 2024 ini, Mahfud meminta aturan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Lalu penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP harus adil.
“Aparat pemerintah harus netral. Siapa itu. TNI, Polri, ASN. Tidak boleh memihak ke salah satunya karena melanggar UU No 17 tahun 2007 tentang Pemilu. Masalahnya, pemilu itu sering diwarnai kecurangan-kecurangan manipulasi sehingga hasil Pemilu itu jadi ternoda,” pungkasnya.
(shf)
Explore More