Tegas! Jelang pemilu 2024, Wali Kota Makassar Danny Pomanto Deklarasikan Netralitas ASN
loading...
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menandatangi deklarasi netralitas ASN pada Pemilu 2024. Foto/MPI/Abdoellah Nicolha
A
A
A
MAKASSAR - Sikap tegas diambil Wali Kota Makassat, M. Ramadhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto. Menjelang Pemilu 2024, Danny Pomanto mendeklarasikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota Makassar, Senin (13/11/2023).
Dalam arahannya, Danny Pomanto menyampaikan netralitas ASN sangat dibutuhkan di setiap penyelenggaraan kontestasi politik. Baik itu pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Apalagi 2024 adalah pemilihan serentak.
"ASN itu melekat pada badan, tidak kenal waktu tidak kenal Sabtu-Minggu, walaupun punya hak pilih. Jadi kita harus punya garis yang jelas untuk itu," tegas Danny Pomanto.
Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh ASN untuk selalu menghindari konflik kepentingan. Khususnya bagi ASN yang memiliki sanak saudara atau keluarga yang maju di kontestasi, baik itu pemilihan legislatif ataupun kepala daerah.
"Saya memerintahkan kepada ASN untuk jangan memihak. Jangan sampai ada konflik kepentingan," ujarnya. Pihaknya akan memonitor ASN yang tidak netral melalui laporan masyarakat. Baik itu lewat RT/RW, Bassi Barania, hingga Dewan Lorong.
Sejauh ini, menurutnya belum ada laporan yang masuk di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perihal ASN tidak netral. "Sanksi tegas nanti kita lihat. BKPSDM jelas sekali itu ada aturan sampai penurunan pangkat hingga pemecatan," tegasnya.
Dalam arahannya, Danny Pomanto menyampaikan netralitas ASN sangat dibutuhkan di setiap penyelenggaraan kontestasi politik. Baik itu pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Apalagi 2024 adalah pemilihan serentak.
"ASN itu melekat pada badan, tidak kenal waktu tidak kenal Sabtu-Minggu, walaupun punya hak pilih. Jadi kita harus punya garis yang jelas untuk itu," tegas Danny Pomanto.
Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh ASN untuk selalu menghindari konflik kepentingan. Khususnya bagi ASN yang memiliki sanak saudara atau keluarga yang maju di kontestasi, baik itu pemilihan legislatif ataupun kepala daerah.
"Saya memerintahkan kepada ASN untuk jangan memihak. Jangan sampai ada konflik kepentingan," ujarnya. Pihaknya akan memonitor ASN yang tidak netral melalui laporan masyarakat. Baik itu lewat RT/RW, Bassi Barania, hingga Dewan Lorong.
Sejauh ini, menurutnya belum ada laporan yang masuk di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perihal ASN tidak netral. "Sanksi tegas nanti kita lihat. BKPSDM jelas sekali itu ada aturan sampai penurunan pangkat hingga pemecatan," tegasnya.
(eyt)
Explore More