Atasi Persoalan Sampah, Pembangunan PSEL di Makassar Harus Segera Terealisasi
Senin, 18 Mei 2026 - 19:24 WIB
loading...
Sejumlah alat berat dan truk pengangkut sampah terlihat sibuk mengelola tumpukan limbah di TPA Antang, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk melaksanakan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar. Langkah ini mengacu pada hasil kesepakatan sidang debottlenecking yang dipimpin langsung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa 7 Mei 2026. Hal ini demi mengakhiri hambatan birokrasi yang telah lama menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.
Pengamat Ketahanan Energi dari Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, wali kota tidak perlu lagi menunda serta mencari alasan baru yang berakibat mundurnya pembangunan PSEL Kota Makassar. Menurut Ali, keputusan Menkeu Purbaya yang meminta proyek tetap berjalan di lokasi awal dengan memanfaatkan lahan yang sudah disiapkan investor adalah jalan keluar terbaik agar proyek ramah lingkungan ini segera terwujud. Baca juga: Menteri LH Jumhur Tegaskan Komitmen Atasi Pengelolaan Sampah
Ali menekankan percepatan pembangunan PSEL Makassar merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan sampah perkotaan berbasis energi (waste to energy) ini segera tuntas. “Saat itu wali kota Makassar pun sudah setuju dan menyanggupi di depan Menkeu, yang juga diperintah Presiden agar proyek PSEL ini segera jalan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Ali mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan agar proyek infrastruktur strategis seperti PSEL ini segera berjalan tanpa hambatan ego sektoral atau kerumitan birokrasi di daerah. “Keputusan Menkeu Purbaya untuk melanjutkan proyek menggunakan skema Perpres No 109/2025 sudah tepat, karena tidak akan membebani APBD Kota Makassar untuk pengadaan lahan baru," ujarnya.
Selain itu, wali kota perlu bergerak cepat menjawab masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menolak pemindahan lokasi proyek ke Kecamatan Tamanlanre, yang telah disediakan investor. Sebab kekhawatiran masyarakat tentang dampak sosial seperti bau, boleh jadi tidak berdasar. “Sebab teknologi PSEL yang akan digunakan merupakan teknologi ramah lingkungan, seperti diterapkan di Singapura, Jepang dan kota besar lainnya,” tambahnya. Baca juga: Purbaya Beberkan Capaian Satgas Debottlenecking: Percepat Investasi Rp525 Triliun
Ali juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara jujur dan terbuka. Bukan dijadikan alat permainan politik yang justru merugikan kepentingan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.
Pengamat Ketahanan Energi dari Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, wali kota tidak perlu lagi menunda serta mencari alasan baru yang berakibat mundurnya pembangunan PSEL Kota Makassar. Menurut Ali, keputusan Menkeu Purbaya yang meminta proyek tetap berjalan di lokasi awal dengan memanfaatkan lahan yang sudah disiapkan investor adalah jalan keluar terbaik agar proyek ramah lingkungan ini segera terwujud. Baca juga: Menteri LH Jumhur Tegaskan Komitmen Atasi Pengelolaan Sampah
Ali menekankan percepatan pembangunan PSEL Makassar merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan sampah perkotaan berbasis energi (waste to energy) ini segera tuntas. “Saat itu wali kota Makassar pun sudah setuju dan menyanggupi di depan Menkeu, yang juga diperintah Presiden agar proyek PSEL ini segera jalan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Ali mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan agar proyek infrastruktur strategis seperti PSEL ini segera berjalan tanpa hambatan ego sektoral atau kerumitan birokrasi di daerah. “Keputusan Menkeu Purbaya untuk melanjutkan proyek menggunakan skema Perpres No 109/2025 sudah tepat, karena tidak akan membebani APBD Kota Makassar untuk pengadaan lahan baru," ujarnya.
Selain itu, wali kota perlu bergerak cepat menjawab masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menolak pemindahan lokasi proyek ke Kecamatan Tamanlanre, yang telah disediakan investor. Sebab kekhawatiran masyarakat tentang dampak sosial seperti bau, boleh jadi tidak berdasar. “Sebab teknologi PSEL yang akan digunakan merupakan teknologi ramah lingkungan, seperti diterapkan di Singapura, Jepang dan kota besar lainnya,” tambahnya. Baca juga: Purbaya Beberkan Capaian Satgas Debottlenecking: Percepat Investasi Rp525 Triliun
Ali juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara jujur dan terbuka. Bukan dijadikan alat permainan politik yang justru merugikan kepentingan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.
(poe)
Lihat Juga :
