Pemprov Jatim Minta Izin Fungsikan Tol yang Belum Selesai

SURABAYA - Pemprov Jawa Timur (Jatim) mengajukan izin fungsionalisasi tiga ruas tol di Jatim yang belum selesai kepada pemerintah pusat. Pemprov berharap, akses bebas hambatan yang masih dalam pengerjaan itu bisa dimanfaatkan untuk kondisi darurat.

Langkah ini diambil merujuk sukses pemerintah memanfaatkan sejumlah ruas tol sebagai jalur funsional mudik labaran Juli lalu. Saat itu, kemacetan di sejumlah ruas bisa diurai dengan memanfaatkan akses tol yang belum selesai. Sukses itu pula yang diulang tahun depan.

Ketiga ruas tol tersebut antara lain tol Mantingan-Kertosono; Pandaan-Malang dan Pasuruan-Probolinggo. Saat ini akses penghubung antarkabupaten/kota di wilayah Jatim timur dan selatan ini masih dalam pengerjaan.

“Surat izin sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada lampu hijau. Kami sengaja mempersiapkan ini jauh hari, karena periznan ini juga memerlukan kajian,” tegasnya.

Gatot menyampaikan, fungsionalisasi ketiga ruas tol yang belum selesai itu diharapkan meringankan beban trafik di jalur yang padat. Di antaranya adalah Mantingan-Kertosono dan Pandaan-Malang. “Kalau Probolinggo tidak seberapa,” tambahnya.

Untuk jalur Malang dan Batu, lanjut Gatoto, hingga saat ini terkenal dengan tingkat kemacetannya yang cukup tinggi. Sehingga diprediksi pada mudik lebaran akan lebih padat. Hal ini juga berlaku untuk jalur tengah.

“Kalau jalur Malang LHR (lalu lintas harian rata-rata) melebihi kapasitas jalan. Nantinya fungsional hanya sampai Karanglo, ini sudah cukup. Interchange pakis, dilanjut lagi 5 Km berhenti di Madyo Puro,” ujar mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Jatim ini.

Sehingga nantinya masyarakat yang ke Malang maupun ke kota Batu lebih dekat dan tidak mengalami kemacetan. Sedangkan untuk tol Pasuruan-Probolinggo juga dinyatakan siap dan diusahakan bisa dipakai mudik lebaran. Meski begitu masih ada titik yang tidak bisa dilalui.

“Yang tidak bisa dilalui dari Bukir menuju Grati. Karena pembebasan tanahnya masih 48 persen. Ini masih barusan melelangkan paket itu seksi 4. Yang bikin lama pengadaan tanah, saya juga tidak tahu persis kenapa seperti itu,” pungkasnya.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Bambang Rianto menyambut baik langkah cepat Pemprov Jatim tersebut. Menurut dia, persiapan dini tersebut akan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk mempersiapkan diri dengan baik.

“Kalau mepet-mepet malah bisa gagal. Maka ini baik sekali diajukan sejak jauh hari,” katanya.