Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia Dukung Mendagri Copot Pj Wali Kota Cimahi
Selasa, 10 Oktober 2023 - 07:55 WIB
loading...
Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansah. Foto/Dok.Sindonews
A
A
A
CIMAHI - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansah menilai keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam mencopot Pejabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai tindakan tepat.
Menurut Ferry, keputusan Mendagri tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan inflasi.
Bahkan, dalam kasus pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan, Ferry menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
"Tingginya inflasi dan ketidakstabilan harga beras adalah isu yang serius yang mempengaruhi kehidupan warga sehari-hari," kata Ferry Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/10/2023).
Baca Juga: Digitalisasi Pemilu, Waketum Perindo: Suatu Saat Pasti Terjadi
Kang Ferry, sapaan akrabnya mengatakan, selain mengendalikan inflasi dan mengelola ekonomi, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain-lain berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan ini sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintah.
"Evaluasi dan peningkatan terus-menerus terhadap pelayanan publik adalah langkah yang sangat penting. Pemerintah harus mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat serta melakukan reformasi jika diperlukan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan efisien," ucapnya.
Menurut Kang Ferry, keberpihakan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik juga merupakan nilai penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semua warga, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, harus mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
"Dengan memperhatikan isu inflasi dan pelayanan publik secara serius, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terus-menerus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan adil," ujar Bacaleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi) ini.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap tegas kepada pemimpin daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Tito memutuskan untuk mencopot Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatannya.
Tito mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan jika inflasi di Cimahi tinggi dan harga beras tidak turun-turun. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengganti Dikdik.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan tidak juga terkendali, padahal dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya tandatangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (9/10/2023).
Sebaliknya, Tito memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi. Dia menerangkan, Aceh Barat baru saja menyabet tiga penghargaan sekaligus pada pekan lalu. Aceh Barat pun mendapat hadiah insentif fiskal.
"Inflasi terbaik penanganannya, kemudian belanja dalam negeri terbaik paling tinggi, dan merealisasikan belanja tertinggi," katanya.
Dia mengatakan, pekan lalu dalam sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahdi disetujui kembali menjadi Pj Bupati Aceh Barat dan telah disetujui.
"Saya menyampaikan Bapak Presiden bahwa tiga-tiganya dapat penghargaan Mahdi ini saya minta untuk dilanjutkan sebagai bupati dan sudah disetujui dan Sabtu yang lalu saya sudah tanda tangani SK untuk melanjutkan sampai tahun berikutnya," katanya.
Menurut Ferry, keputusan Mendagri tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan inflasi.
Bahkan, dalam kasus pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan, Ferry menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
"Tingginya inflasi dan ketidakstabilan harga beras adalah isu yang serius yang mempengaruhi kehidupan warga sehari-hari," kata Ferry Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/10/2023).
Baca Juga: Digitalisasi Pemilu, Waketum Perindo: Suatu Saat Pasti Terjadi
Kang Ferry, sapaan akrabnya mengatakan, selain mengendalikan inflasi dan mengelola ekonomi, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain-lain berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan ini sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintah.
"Evaluasi dan peningkatan terus-menerus terhadap pelayanan publik adalah langkah yang sangat penting. Pemerintah harus mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat serta melakukan reformasi jika diperlukan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan efisien," ucapnya.
Menurut Kang Ferry, keberpihakan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik juga merupakan nilai penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semua warga, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, harus mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
"Dengan memperhatikan isu inflasi dan pelayanan publik secara serius, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terus-menerus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan adil," ujar Bacaleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi) ini.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap tegas kepada pemimpin daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Tito memutuskan untuk mencopot Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatannya.
Tito mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan jika inflasi di Cimahi tinggi dan harga beras tidak turun-turun. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengganti Dikdik.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan tidak juga terkendali, padahal dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya tandatangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (9/10/2023).
Sebaliknya, Tito memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi. Dia menerangkan, Aceh Barat baru saja menyabet tiga penghargaan sekaligus pada pekan lalu. Aceh Barat pun mendapat hadiah insentif fiskal.
"Inflasi terbaik penanganannya, kemudian belanja dalam negeri terbaik paling tinggi, dan merealisasikan belanja tertinggi," katanya.
Dia mengatakan, pekan lalu dalam sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahdi disetujui kembali menjadi Pj Bupati Aceh Barat dan telah disetujui.
"Saya menyampaikan Bapak Presiden bahwa tiga-tiganya dapat penghargaan Mahdi ini saya minta untuk dilanjutkan sebagai bupati dan sudah disetujui dan Sabtu yang lalu saya sudah tanda tangani SK untuk melanjutkan sampai tahun berikutnya," katanya.
(hri)
Lihat Juga :
