Pemerintah Bahas Peraturan Perdagangan Elektronik untuk Lindungi Ekonomi Domestik

Senin, 25 September 2023 - 21:05 WIB
loading...
Pemerintah Bahas Peraturan...
Pemerintah tengah membahas peraturan mengenai perdagangan elektronik guna melindungi ekonomi domestik terutama bagi pelaku UMKM (Foto: dok MenkopUMKM)
A A A
JAKARTA - Pemerintah kini tengah membahas aturan atau regulasiterkaitperdagangan elektronik sebagai bentuk upaya dalam melindungi pelaku UMKM dan ekonomi domestik.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki setelah rapat terbatas mengatakan bahwa ada empat poin yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat Pengaturan Perdagangan Elektronik yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dandigelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (25/9/2023).

“Pembahasan dari rapat tersebut mencakup tentang pengaturan investasi platform digital dan juga membahas tentang digitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing produk domestik,” ucap Teten Masduki.

Selain itu, adapun pembahasan lebih lanjut mengenai pengetatan importasi consumer goods lewat jalur crossborder atau impor biasa dan kemudian persoalan pengaturan perdagangan offline maupun oline.

Teten menekankan bahwa hal yang terpenting adalah memproteksi atau melindungi ekonomi domestik agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Akselerasi UMKM Papua:...
Akselerasi UMKM Papua: Kolaborasi Strategis Askrindo dan Bank Papua melalui Penjaminan KUR
Pemkab Mojokerto dan...
Pemkab Mojokerto dan LNK Dorong UMKM Siap Hadapi Era Digital
Kolaborasi Sejumlah...
Kolaborasi Sejumlah Pihak Kunci Sukses Penerapan PP 27/2025 untuk Selamatkan Mangrove
Sandiaga Uno Apresiasi...
Sandiaga Uno Apresiasi Peluncuran Program UMKM Start Up di Bogor
Latihan Pemanfaatkan...
Latihan Pemanfaatkan AI, Pelaku UMKM Lombok Optimistis Raup Cuan
Sekda Herman Ajak Disnakertrans...
Sekda Herman Ajak Disnakertrans di Jabar Progresif Tekan Tingkat Pengangguran Terbuka
PP 20/2026: Menambah...
PP 20/2026: Menambah Penerimaan Negara atau Menambah Beban UMKM?
Kajian UNS: PP Kesehatan...
Kajian UNS: PP Kesehatan Perlu Penuhi Hak Konstitusional Masyarakat
Komdigi Terima 362 Masukan...
Komdigi Terima 362 Masukan Publik, Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital Diperkuat
Rekomendasi
PLN EPI Tuntaskan Hot...
PLN EPI Tuntaskan Hot Tap WNTS-Pemping, Gas Natuna Siap Mengalir ke Dalam Negeri
Yusril Dialog dengan...
Yusril Dialog dengan BEM SI, Janji Sampaikan 5 Tuntutan ke Presiden
OJK Rilis Daftar Direksi...
OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih
Berita Terkini
LAZ Abulyatama Indonesia...
LAZ Abulyatama Indonesia Resmikan Cabang LPP Jawa Barat
Pengadilan Eksekusi...
Pengadilan Eksekusi Kawasan Hotel Sultan, Aset Dipindahkan ke Gudang di Cikarang
Polda Metro Gandeng...
Polda Metro Gandeng Kemenhaj Cari Solusi bagi Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved