Kolaborasi Sejumlah Pihak Kunci Sukses Penerapan PP 27/2025 untuk Selamatkan Mangrove
Senin, 21 Juli 2025 - 16:35 WIB
loading...
Kolaborasi sejumlah pihak kunci sukses penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025. Foto/istimewa
A
A
A
SEMARANG - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) yang baru saja diundangkan, membawa angin segar bagi pelestarian mangrove di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat dan sinergis dari berbagai pihak.
Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Denny Nugroho Sugianto mengatakan, pendekatan kolaboratif adalah ruh dari peraturan ini. "PP ini dirumuskan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat atau lokal, dunia usaha, dan lembaga riset. Semangat kolaborasi ini harus terus kita jaga dalam implementasinya," katanya, Senin (21/7/2025).
PP 27/2025 secara jelas menguraikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Antara lain, pemerintah pusat dan daerah, sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas bertugas menyusun rencana pengelolaan, menetapkan fungsi ekosistem, dan memastikan penegakan hukum.
Baca juga: Hadapi Perubahan Iklim, KLH Sosialisasi PP 26-27 Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup
“Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,” katanya.
Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Denny Nugroho Sugianto mengatakan, pendekatan kolaboratif adalah ruh dari peraturan ini. "PP ini dirumuskan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat atau lokal, dunia usaha, dan lembaga riset. Semangat kolaborasi ini harus terus kita jaga dalam implementasinya," katanya, Senin (21/7/2025).
PP 27/2025 secara jelas menguraikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Antara lain, pemerintah pusat dan daerah, sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas bertugas menyusun rencana pengelolaan, menetapkan fungsi ekosistem, dan memastikan penegakan hukum.
Baca juga: Hadapi Perubahan Iklim, KLH Sosialisasi PP 26-27 Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup
“Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,” katanya.
Lihat Juga :
