450 Hektare Lahan Disiapkan untuk Relokasi Warga Pulau Rempang
loading...
Pemerintah berencana menyiapkan 450 hektare lahan, untuk relokasi warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Foto/iNews TV/Gusti Yennosa
A
A
A
BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam, menyiapkan lahan seluas 450 hektare untuk relokasi warga Pulau Rempang. Lahan relokasi tersebut, disiapkan di Pulau Galang, untuk menampung ribuan warga dari 16 kampung yang ada di Pulau Rempang.
Relokasi warga Pulau Rempang tersebut, dilakukan BP Batam karena adanya investasi untuk pembangunan tempat wisata, dan pabrik kaca. Untuk tahap awal, rencananya relokasi akan dilakukan terhadap warga empat kampung tua di Pulau Rempang.
Empat kampung tua ini, akan menjadi percontohan dalam proses relokasi warga Pulau Rempang, ke Pulau Galang. BP Batam juga memberikan sejumlah pilihan, sambil menunggu proses pembangunan kampung melayu modern yang akan dibangun di Dapur Tiga Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepri.
Menurut Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sosialisasi tentang relokasi tersebut telah berjalan. "Lahan yang disediakan untuk relokasi mencapai 450 hektare. Di mana masing-masing keluarga mendapatkan rumah tipe 45, dengan luas lahan 500 meter persegi," tuturnya.
Rudi menambahkan, ada sekitar 2.700 rumah yang akan dibangun di kampung melayu modern. Selain itu, juga akan dibarengi dengan penyediaan sekolah, rumah ibadah, instalasi air bersih, listrik, jalan, jaringan telekomunikasi, hingga pelabuhan dermaga nelayan, dan bantuan alat tangkap bagi nelayan.
![450 Hektare Lahan Disiapkan untuk Relokasi Warga Pulau Rempang]()
Usai terjadi bentrok pada Kamis (7/9/2023), situasi di Kecamatan Rempang, berangsur kondusif. Sejumlah sepanduk sosialisasi tentang relokasi, juga dipasang di sejumlah sudut kampung. Di antaranya di Kampung Pesisir Tanjung Banon, Kecamatan Rempang.
Warga sudah mulai beraktivitas secara normal, namun mereka banyak yang memilih mengurangi aktivitas melaut karena kawatir akan kedatangan petugas yang hendak melakukan penggusuran. Salah seorang warga Kampung Tanjung Banon, Awang mengaku, warga ingin mempertahankan kampung.
"Kami sangat kaget dengan keputusan relokasi Kampung Pesisir Banon. Saya hanya dua kali mengikuti sosialisasi, dan hanya dihadiri oleh Sekda Kota Batam. Tidak ada Wali Kota Batam dalam dua kali sosialisasi. Semua usulan warga hanya ditampung dan tidak ada realisasinya," tegas Awang.
Relokasi warga Pulau Rempang tersebut, dilakukan BP Batam karena adanya investasi untuk pembangunan tempat wisata, dan pabrik kaca. Untuk tahap awal, rencananya relokasi akan dilakukan terhadap warga empat kampung tua di Pulau Rempang.
Empat kampung tua ini, akan menjadi percontohan dalam proses relokasi warga Pulau Rempang, ke Pulau Galang. BP Batam juga memberikan sejumlah pilihan, sambil menunggu proses pembangunan kampung melayu modern yang akan dibangun di Dapur Tiga Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepri.
Menurut Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sosialisasi tentang relokasi tersebut telah berjalan. "Lahan yang disediakan untuk relokasi mencapai 450 hektare. Di mana masing-masing keluarga mendapatkan rumah tipe 45, dengan luas lahan 500 meter persegi," tuturnya.
Rudi menambahkan, ada sekitar 2.700 rumah yang akan dibangun di kampung melayu modern. Selain itu, juga akan dibarengi dengan penyediaan sekolah, rumah ibadah, instalasi air bersih, listrik, jalan, jaringan telekomunikasi, hingga pelabuhan dermaga nelayan, dan bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Usai terjadi bentrok pada Kamis (7/9/2023), situasi di Kecamatan Rempang, berangsur kondusif. Sejumlah sepanduk sosialisasi tentang relokasi, juga dipasang di sejumlah sudut kampung. Di antaranya di Kampung Pesisir Tanjung Banon, Kecamatan Rempang.
Warga sudah mulai beraktivitas secara normal, namun mereka banyak yang memilih mengurangi aktivitas melaut karena kawatir akan kedatangan petugas yang hendak melakukan penggusuran. Salah seorang warga Kampung Tanjung Banon, Awang mengaku, warga ingin mempertahankan kampung.
"Kami sangat kaget dengan keputusan relokasi Kampung Pesisir Banon. Saya hanya dua kali mengikuti sosialisasi, dan hanya dihadiri oleh Sekda Kota Batam. Tidak ada Wali Kota Batam dalam dua kali sosialisasi. Semua usulan warga hanya ditampung dan tidak ada realisasinya," tegas Awang.
(eyt)
Explore More