Ketua KPK RI bersama Pemprov Kalteng Gelar Rakor Penguatan Pemberantasan Korupsi

Ia pun mengungkapkan dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi, Pemprov Kalteng telah melaksanakan berbagai upaya yakni diantaranya menetapkan Pergub Kalteng No. 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemprov Kalteng yakni melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penyuluh antikorupsi serta melakukan sosialisasi anti korupsi kepada jajaran Pemprov Kalteng dan masyarakat.

Upaya selanjutnya yakni pencanangan ASN Ber-AKHLAK bagi seluruh Jajaran ASN di lingkungan Pemprov Kalteng, melakukan sosialisasi Anti gratifikasi pada Bidang Pendidikan, melakukan percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS RBA, dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra penjaminan kualitas dan konsultasi.

Ia juga menyampaikan beberapa progres dari pembangunan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari APBD yang meliputi pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi (konektivitas antar daerah).

"Adapun pembangunan yang sedang berlangsung yakni Landmark Bundaran Besar dan Bundaran Mahir Mahar Palangka Raya, pembangunan Waterfront City Palangka Raya, pembangunan Rumah Sakit Tipe B Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan Shrimp Estate, pembangunan dan pengembangan Food Estate meliputi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, serta rencana pembangunan Universitas Barito Raya,” ujarnya.