Upaya Pemkab Bone Bolango Lakukan Manajemen ASN Melalui Sistem Merit
loading...
sisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Bone Bolango, Marni Nisabu didampingi beberapa pimpinan OPD menerima Tim Asistensi dan Verifikasi Penerapan Sistem Merit dari KPK dan KASN di Ruang Rapat Bupati. (Pemkab Bone Bolango)
A
A
A
SUWAWA - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menerapkan Sistem Merit. Penerapan ini tujuannya guna melakukan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kompetensi dan kualitas kinerja.
Hal ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Bone Bolango, Marni Nisabu saat menerima Tim Asistensi dan Verifikasi Penerapan Sistem Merit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Ruang Rapat Bupati, pada Rabu (9/8/2023).
Marni Nisabu mengatakan dalam Sistem Merit ada tiga hal yang perlu dipedomani, yaitu kualifikasi ilmu yang sesuai dengan jabatan atau bidang yang ditekuni, kompetensi dan kinerja.
"Semua ini kita bisa lihat dalam pemantauan maupun evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD dalam bentuk laporan bulanan atau SKP," kata Marni.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut serta dalam penerapatan Sistem Merit ini guna menghindari terjadinya jual beli jabatan.
"Jika ini kita lakukan, maka sama saja kita melakukan korupsi karena kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur," ucapnya.
Marni merasa bersyukur Kabupaten Bone Bolango dalam penerapan Sistem Merit ini dalam dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yang tahun ini mencapai nilai 224 dari 400 skor dengan kriteria baik.
"Namun, di satu sisi kita masih punya kekurangan dalam hal regulasi atau Peraturan Bupati yang harus menjadi acuan atau panduan dalam merekrut ASN," ujar Marni.
Sementara itu, Kedeputian Koordinasi Kebijakan dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Rusfian menjelaskan Sistem Merit ini diterapkan di seluruh Pemerintah Daerah untuk mencegah tindak pidana korupsi pada sektor manajemen ASN.
"Selama ini, kami sering mendapatkan laporan, dimana dalam manajemen ASN terjadi jual beli jabatan. Ini tingkat kerawanannya sangat tinggi dan hampir terjadi di seluruh Pemerintah Daerah," kata Rusfian.
Rusfian berharap, Bone Bolango bisa menjadi contoh untuk daerah lain terkait penerapan sistem merit ini guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan.
Lihat Juga: Baznas Salurkan 35.000 Liter Air Bersih untuk Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Hal ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Bone Bolango, Marni Nisabu saat menerima Tim Asistensi dan Verifikasi Penerapan Sistem Merit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Ruang Rapat Bupati, pada Rabu (9/8/2023).
Marni Nisabu mengatakan dalam Sistem Merit ada tiga hal yang perlu dipedomani, yaitu kualifikasi ilmu yang sesuai dengan jabatan atau bidang yang ditekuni, kompetensi dan kinerja.
"Semua ini kita bisa lihat dalam pemantauan maupun evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD dalam bentuk laporan bulanan atau SKP," kata Marni.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut serta dalam penerapatan Sistem Merit ini guna menghindari terjadinya jual beli jabatan.
"Jika ini kita lakukan, maka sama saja kita melakukan korupsi karena kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur," ucapnya.
Marni merasa bersyukur Kabupaten Bone Bolango dalam penerapan Sistem Merit ini dalam dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yang tahun ini mencapai nilai 224 dari 400 skor dengan kriteria baik.
"Namun, di satu sisi kita masih punya kekurangan dalam hal regulasi atau Peraturan Bupati yang harus menjadi acuan atau panduan dalam merekrut ASN," ujar Marni.
Sementara itu, Kedeputian Koordinasi Kebijakan dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Rusfian menjelaskan Sistem Merit ini diterapkan di seluruh Pemerintah Daerah untuk mencegah tindak pidana korupsi pada sektor manajemen ASN.
"Selama ini, kami sering mendapatkan laporan, dimana dalam manajemen ASN terjadi jual beli jabatan. Ini tingkat kerawanannya sangat tinggi dan hampir terjadi di seluruh Pemerintah Daerah," kata Rusfian.
Rusfian berharap, Bone Bolango bisa menjadi contoh untuk daerah lain terkait penerapan sistem merit ini guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan.
Lihat Juga: Baznas Salurkan 35.000 Liter Air Bersih untuk Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
(bga)
Explore More