Lebih Praktis, Bantuan Uang Berdayakan Pedagang Kampung
Rabu, 29 April 2020 - 17:58 WIB
loading...
Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar. Foto: SINDOnews/Jani Noor
A
A
A
TASIKMALAYA - Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (PW GP Ansor NU) Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar mengusulkan agar seluruh bantuan dampak pandemi Corona (COVID-19) dirupakan dalam bentuk uang. Menurut dia bantuan uang lebih praktis serta bisa memberdayakan masyarakat pedagang di perkampungan.
"Baiknya dalam bentuk uang. Selain memutus mata rantai penyaluran yang panjang, juga lebih efisien secara anggaran," kata Deni, Rabu (29/4/2020).
Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPD dapil Jawa Barat ini, bantuan dalam bentuk uang membuat masyarakat bebas berbelanja sesuai yang dibutuhkan. Dengan begitu ada dampaknya terhadap warung-warung kecil di perkampungan.
"Pastinya masyarakat membelanjakan sendiri uang tersebut di kampungnya. Yang tentunya warung-warung itupun menjadi laku," ujarnya. (Baca : Kacaunya Pembagian Bansos Corona Pemprov Jabar di Tasikmalaya)
Untuk itu belajar dari pendistribusian bantuan Gubernur Ridwan Kamil yang sangat kacau, Pemerintah baiknya mengevaluasi ulang serta bantuan hanya dalam bentuk uang.
"Secara anggaran juga lebih efisien karena tidak perlu lagi ada biaya antar dan sebagainya. Termasuk biaya pengadaan barang jasa yang dipastikan rentan penyelewengan," ucap Deni.
PW GP Ansor Jabar pun, tutur Deni, usulan ini berdasar kajian matang setelah mendapat laporan dari seluruh Cabang Kota Kabupaten di Jawa Barat.
"Jangan sampai ada kesan ngurus data saja tidak becus, apalagi ngurus manusianya. Wajar kalau rakyat hari ini bingung atas kebijakan gubernur kita hari ini," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembagian bansos Pemprov Jabar di Tasikmalaya kacau akibat data yang tidak sinkron. Hal ini misalnya bisa dilihat dari adanya nama warga yang meninggal tapi masih dijatah. Hal ini menimbulkan kecemburuan sesama warga, sampai-sampai sebagian RT menolak membagikannya.
"Baiknya dalam bentuk uang. Selain memutus mata rantai penyaluran yang panjang, juga lebih efisien secara anggaran," kata Deni, Rabu (29/4/2020).
Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPD dapil Jawa Barat ini, bantuan dalam bentuk uang membuat masyarakat bebas berbelanja sesuai yang dibutuhkan. Dengan begitu ada dampaknya terhadap warung-warung kecil di perkampungan.
"Pastinya masyarakat membelanjakan sendiri uang tersebut di kampungnya. Yang tentunya warung-warung itupun menjadi laku," ujarnya. (Baca : Kacaunya Pembagian Bansos Corona Pemprov Jabar di Tasikmalaya)
Untuk itu belajar dari pendistribusian bantuan Gubernur Ridwan Kamil yang sangat kacau, Pemerintah baiknya mengevaluasi ulang serta bantuan hanya dalam bentuk uang.
"Secara anggaran juga lebih efisien karena tidak perlu lagi ada biaya antar dan sebagainya. Termasuk biaya pengadaan barang jasa yang dipastikan rentan penyelewengan," ucap Deni.
PW GP Ansor Jabar pun, tutur Deni, usulan ini berdasar kajian matang setelah mendapat laporan dari seluruh Cabang Kota Kabupaten di Jawa Barat.
"Jangan sampai ada kesan ngurus data saja tidak becus, apalagi ngurus manusianya. Wajar kalau rakyat hari ini bingung atas kebijakan gubernur kita hari ini," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembagian bansos Pemprov Jabar di Tasikmalaya kacau akibat data yang tidak sinkron. Hal ini misalnya bisa dilihat dari adanya nama warga yang meninggal tapi masih dijatah. Hal ini menimbulkan kecemburuan sesama warga, sampai-sampai sebagian RT menolak membagikannya.
(muh)
Lihat Juga :
