Pengelolaan JIS dan TIM Tidak Hasilkan Untung, Sekda DKI: Salah dari Lahirnya
loading...
Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah salah sejak awal. Foto: Antara
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah salah sejak awal. Karena itu JIS dan TIM tidak menghasilkan untung setelah dilakukan revitalisasi.
Hal itu disampaikan Joko dalam rapat hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022, Kamis (3/8/2023). Ia menanggapi catatan dari DPRD DKI Jakarta yang menilai JIS dan TIM tidak memberikan keuntungan kepada pengelola, yakni PT Jakpro.
“Memang kami mengakui bahwa JIS dan TIM ini salah dari lahirnya,” ujar Joko.
Joko menilai, seharusnya BUMD hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah. Ia mencontohkan BUMN PT Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
“Semestinya penugasan, seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek. Itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta didalam memberikan penugasan,” tandasnya.
Kata Joko, yang terjadi di Jakarta dalam setiap penugasan kepada BUMD, khususnya Jakpro, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD)untuk membangun.
“Penugasan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan,” tuturnya.
Lebih lanjut Joko mengungkapkan, Pemprov DKI tengah mencari formula yang pas dalam pengelolaan TIM dan JIS agar bisa menambah pendapatan daerah melalui dividen.
“Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya,” pungkasnya.
Hal itu disampaikan Joko dalam rapat hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022, Kamis (3/8/2023). Ia menanggapi catatan dari DPRD DKI Jakarta yang menilai JIS dan TIM tidak memberikan keuntungan kepada pengelola, yakni PT Jakpro.
“Memang kami mengakui bahwa JIS dan TIM ini salah dari lahirnya,” ujar Joko.
Joko menilai, seharusnya BUMD hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah. Ia mencontohkan BUMN PT Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
“Semestinya penugasan, seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek. Itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta didalam memberikan penugasan,” tandasnya.
Kata Joko, yang terjadi di Jakarta dalam setiap penugasan kepada BUMD, khususnya Jakpro, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD)untuk membangun.
“Penugasan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan,” tuturnya.
Lebih lanjut Joko mengungkapkan, Pemprov DKI tengah mencari formula yang pas dalam pengelolaan TIM dan JIS agar bisa menambah pendapatan daerah melalui dividen.
“Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya,” pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
