Sanksi Denda Tak Pakai Masker Dimulai, 1 Pekan Ini Sosialisasi Dulu
Selasa, 28 Juli 2020 - 17:03 WIB
loading...
Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama unsur Forkopimda Jabar menggelar konferensi pers seusai rakor di Mapolda Jabar. Foto/SINDOnews/Agus Warsudi
A
A
A
BANDUNG - Penerapan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan sudah dimulai menyusul terbitnya Pergub Nomor 60 Tahun 2020. Kebijakan ini berlaku untuk individu, kegiatan sosial kemasyarakatan, sektor transportasi, dan aktivitas usaha.
Sanksi dan denda ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesegatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19).
Dalam Bab I Pasal 3 tertulis bahwa pengenaan sanksi adiministratif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19. (BACA JUGA: Polisi Kedepankan Sanksi Sosial daripada Denda Tak Pakai Masker )
Selain itu, aturan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus pemilik pengelola usaha dalam menerapkan protokol kesehatan sekaligus memberi efek jera bagi para pelanggar. (BACA JUGA: Pergub Diteken, Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Disanksi )
Bab II Pergub Nomor 60 Tahun 2020 berkaitan dengan jenis pelanggaran untuk perorangan. Pasal 4 Bab II menyebutkan, pelanggaran tak mencuci tangan, tak mengenakan masker di ruang publik, dan tak menjaga jarak.
Kemudian, pengemudi kendaraan pribadi atau penumpang tak mengenakan masker atau tak mengurangi kapasitas mobil. Aturan ini pun berlaku untuk pengendara motor.
Sedangkan jenis pelanggaran bagi pemilik, pengelola kegiatan usaha adalah tidak menyediakan sarana cuci tangan, membolehkan pengunjung datang meski tanpa masker, tak mewajibkan karyawan mengenakan masker, tak menerapkan aturan jaga jarak, hingga tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh.
Selain itu, pelanggaran berlaku bagi mereka yang melaksanakan kegiatan hingga menyebabkan kerumunan melebihi kapasitas level kewaspadaan. Seperti, resepsi pernikahan.
Kemudian, melakukan kegiatan keagamaan di rumah atau tempat ibadah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Seperti, tablig akbar, salat berjamaah, dan lain-lain.
Jenis sanksi administratif bagi para pelanggar di antaranya meliputi teguran lisan, teguran tertulis, jaminan kartu identitas, kerja sosial, denda administratif, penghentian sementara kegiatan hingga pengentian secara tetap atau pembekuan izin usaha.
“Minggu ini sudah dimulai (penerapan sanksi dan denda). Pergub sudah ditandatangani terkait pelanggar protokol kesehatan. Pergub memuat sanksi terhadap pelanggaran di tempat kerja, di tempat pariwisata, transportasi dan kegiatan sosial budaya. Jadi tak melulu individu," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai rapat koordinasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (28/7/2020).
![Sanksi Denda Tak Pakai Masker Dimulai, 1 Pekan Ini Sosialisasi Dulu]()
Grafis denda tak pakai masker. Foto/Tangkapan Layar Pergub Nomor 60/2020
Kang Emil, sapaan akrab Gubernur, mengemukakan, sanksi dikenakan bukan hanya pelanggaran tak mengenakan masker saja, tetapi mencakup kegiatansosial kemasyarakatan yang melanggar. Besaran denda bagi para pelanggar berkisar antara Rp100 sampai Rp500 ribu.
Namun, ujar Kang Emil, selama sepekan ke depan, petugas di lapangan masih fokus pada edukasi kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Satpol PP dibantu oleh Polri dan TNI.
“Khusus untuk individu, ada opsi namanya saknsi sosial dan sanksi administrasi. Tidak langsung didenda. Tujuh hari ini akan disanksi sosial yang sifatnya simpatik. Satpol pp dan polri mengur dan memberikan masker,” ujar Kang Emil.
Untuk itu, tutur Kang Emil, Pemprov Jabar menyiapkan 6 juta masker yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain teguran lisan, petugas juga akan memberikan masker gratis agar dikenakan masyarakat saat berada di tempat umum.
Kang Emil menuturkan, Setelah satu pekan sosialisasi, baru diterapkan sanksi denda dan administrasi. Pembayaran denda dilakukan secara online. Tagihan atau kwitansi denda pun dikirim melalui WhatsApp.
"Uang denda masuk ke kas daerah untuk keperluan Covid-19. Jadi, besok lusa akan melihat teguran agak masif. Tidak melulu individu, tapi mengatur juga di tempat kerja, pariwisata. Ini sudah berlaku dari hari Senin (27/7/2020)," tutur Gubernur.
Sebenarnya, ungkap Kang Emil, Pemprov Jabar tak sudak membuat aturan denda. Namun, upaya ini harus dilakukan karena setelah melalui sosialisasi masif sejak Maret hingga Juli 2020, berdasarkan hasil survei, 50% masyarakat Jabar belum disiplin mengenakan masker.
Padahal, tegas Gubernur, sejak Marethingga April sudah dilakukan sosialisasi pengggunaan masker di tempat umu. Kemudian, Mei dan Juni yang tidak pakai masker ditilang oleh polisi. Sekarang, Jabar di level tiga, yakni penerapan sanksi denda.Namunitu pun masih terus dilakukan upaya secara simpatik.Masker diberigratis dan diedukasi.
"Sebetulnya, kita ga suka (membuat aturan denda) kayak gini. Ini sekadar instrumen sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat dan mencegah penularan COVID-19. Nanti petunjuk pelaksanaan sanksi ini dijelaskan dalam perwal dan perbup,” pungkas Kang Emil.
Sanksi dan denda ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesegatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19).
Dalam Bab I Pasal 3 tertulis bahwa pengenaan sanksi adiministratif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19. (BACA JUGA: Polisi Kedepankan Sanksi Sosial daripada Denda Tak Pakai Masker )
Selain itu, aturan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus pemilik pengelola usaha dalam menerapkan protokol kesehatan sekaligus memberi efek jera bagi para pelanggar. (BACA JUGA: Pergub Diteken, Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Disanksi )
Bab II Pergub Nomor 60 Tahun 2020 berkaitan dengan jenis pelanggaran untuk perorangan. Pasal 4 Bab II menyebutkan, pelanggaran tak mencuci tangan, tak mengenakan masker di ruang publik, dan tak menjaga jarak.
Kemudian, pengemudi kendaraan pribadi atau penumpang tak mengenakan masker atau tak mengurangi kapasitas mobil. Aturan ini pun berlaku untuk pengendara motor.
Sedangkan jenis pelanggaran bagi pemilik, pengelola kegiatan usaha adalah tidak menyediakan sarana cuci tangan, membolehkan pengunjung datang meski tanpa masker, tak mewajibkan karyawan mengenakan masker, tak menerapkan aturan jaga jarak, hingga tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh.
Selain itu, pelanggaran berlaku bagi mereka yang melaksanakan kegiatan hingga menyebabkan kerumunan melebihi kapasitas level kewaspadaan. Seperti, resepsi pernikahan.
Kemudian, melakukan kegiatan keagamaan di rumah atau tempat ibadah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Seperti, tablig akbar, salat berjamaah, dan lain-lain.
Jenis sanksi administratif bagi para pelanggar di antaranya meliputi teguran lisan, teguran tertulis, jaminan kartu identitas, kerja sosial, denda administratif, penghentian sementara kegiatan hingga pengentian secara tetap atau pembekuan izin usaha.
“Minggu ini sudah dimulai (penerapan sanksi dan denda). Pergub sudah ditandatangani terkait pelanggar protokol kesehatan. Pergub memuat sanksi terhadap pelanggaran di tempat kerja, di tempat pariwisata, transportasi dan kegiatan sosial budaya. Jadi tak melulu individu," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai rapat koordinasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (28/7/2020).
Grafis denda tak pakai masker. Foto/Tangkapan Layar Pergub Nomor 60/2020
Kang Emil, sapaan akrab Gubernur, mengemukakan, sanksi dikenakan bukan hanya pelanggaran tak mengenakan masker saja, tetapi mencakup kegiatansosial kemasyarakatan yang melanggar. Besaran denda bagi para pelanggar berkisar antara Rp100 sampai Rp500 ribu.
Namun, ujar Kang Emil, selama sepekan ke depan, petugas di lapangan masih fokus pada edukasi kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Satpol PP dibantu oleh Polri dan TNI.
“Khusus untuk individu, ada opsi namanya saknsi sosial dan sanksi administrasi. Tidak langsung didenda. Tujuh hari ini akan disanksi sosial yang sifatnya simpatik. Satpol pp dan polri mengur dan memberikan masker,” ujar Kang Emil.
Untuk itu, tutur Kang Emil, Pemprov Jabar menyiapkan 6 juta masker yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain teguran lisan, petugas juga akan memberikan masker gratis agar dikenakan masyarakat saat berada di tempat umum.
Kang Emil menuturkan, Setelah satu pekan sosialisasi, baru diterapkan sanksi denda dan administrasi. Pembayaran denda dilakukan secara online. Tagihan atau kwitansi denda pun dikirim melalui WhatsApp.
"Uang denda masuk ke kas daerah untuk keperluan Covid-19. Jadi, besok lusa akan melihat teguran agak masif. Tidak melulu individu, tapi mengatur juga di tempat kerja, pariwisata. Ini sudah berlaku dari hari Senin (27/7/2020)," tutur Gubernur.
Sebenarnya, ungkap Kang Emil, Pemprov Jabar tak sudak membuat aturan denda. Namun, upaya ini harus dilakukan karena setelah melalui sosialisasi masif sejak Maret hingga Juli 2020, berdasarkan hasil survei, 50% masyarakat Jabar belum disiplin mengenakan masker.
Padahal, tegas Gubernur, sejak Marethingga April sudah dilakukan sosialisasi pengggunaan masker di tempat umu. Kemudian, Mei dan Juni yang tidak pakai masker ditilang oleh polisi. Sekarang, Jabar di level tiga, yakni penerapan sanksi denda.Namunitu pun masih terus dilakukan upaya secara simpatik.Masker diberigratis dan diedukasi.
"Sebetulnya, kita ga suka (membuat aturan denda) kayak gini. Ini sekadar instrumen sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat dan mencegah penularan COVID-19. Nanti petunjuk pelaksanaan sanksi ini dijelaskan dalam perwal dan perbup,” pungkas Kang Emil.
(awd)
Lihat Juga :
