Pendiri Projo Dukung Ganjar Pranowo, Sebut Konferda DPD Projo Jabar Ilegal
Sabtu, 15 Juli 2023 - 16:05 WIB
loading...
Pendiri Projo Jabar, Agung Surya menyampaikan pernyataan sikap Dukungan Pilpres 2024 Projo se-Jawa Barat kepada Ganjar Pranowo di Bandung, Sabtu (15/7/2023). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Pendiri Projo Jabar, Agung Surya menyatakan dukungan kepada Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan dalam Pernyataan Sikap Dukungan Pilpres 2024 Projo se-Jawa Barat kepada Ganjar Pranowo di Sekretariat Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Kota Bandung, Sabtu (15/7/2023).
Dalam pernyataan sikapnya, Agung Surya juga menegaskan bahwa Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Projo (DPD Projo) Jabar yang digelar di Hotel Horison, Kota Bandung pada Minggu (9/7/2023) dinilai ilegal.
Baca juga: Pengumuman Ganjar Capres PDIP, Jokowi Duduk di Samping Megawati
Menurut Agung, Konferda yang dipimpin oleh Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman itu tidak memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
"Mereka mengadakan Konferda ilegal ya, artinya dari sisi konstitusional dari AD ART mereka tidak sah. Seharusnya dihadiri oleh 2/3 DPC yang hadir. Artinya, kalau kita memiliki 27 pengurus kota/kabupaten se-Jawa Barat minimal 20 DPC kabupaten/kota hadir, ini hanya 5 yang hadir," beber Agung.
Agung juga menilai, Konferda tersebut secara sengaja tidak mengundang seluruh pengurus DPD ataupun DPC yang mendukung Ganjar Pranowo. Padahal, mereka masih memiliki SK kepengurusan yang sah.
Dalam pernyataan sikapnya, Agung Surya juga menegaskan bahwa Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Projo (DPD Projo) Jabar yang digelar di Hotel Horison, Kota Bandung pada Minggu (9/7/2023) dinilai ilegal.
Baca juga: Pengumuman Ganjar Capres PDIP, Jokowi Duduk di Samping Megawati
Menurut Agung, Konferda yang dipimpin oleh Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman itu tidak memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
"Mereka mengadakan Konferda ilegal ya, artinya dari sisi konstitusional dari AD ART mereka tidak sah. Seharusnya dihadiri oleh 2/3 DPC yang hadir. Artinya, kalau kita memiliki 27 pengurus kota/kabupaten se-Jawa Barat minimal 20 DPC kabupaten/kota hadir, ini hanya 5 yang hadir," beber Agung.
Agung juga menilai, Konferda tersebut secara sengaja tidak mengundang seluruh pengurus DPD ataupun DPC yang mendukung Ganjar Pranowo. Padahal, mereka masih memiliki SK kepengurusan yang sah.
Lihat Juga :
