PWNU Jabar Desak Pemerintah Tindak Ponpes Al Zaytun karena Dianggap Menyimpang

INDRAMAYU - Pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menindak tegas Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dianggap menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Pasalnya, sejumlah ajaran di Ponpes yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, tersebut berindikasi menyimpang dan sesat.

Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, mengatakan, rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian ilmiah Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat yang dilaksanakan di Ponpes Hidayatut Tholibin, Kabupaten Indramayu, Jumat (16/6/2023) kemarin.

KH Juhadi menuturkan, adapun rekomendasi yang dimaksud antara lain, meminta pemerintah agar menindak tegas Ma'had Al Zaytun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah LBM PWNU Jawa Barat.

Kemudian, lanjut dia, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan yang dilakukan Ma'had Al Zaytun.

"Kami meminta masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau kepada pemerintah," kata KH Juhadi, Jumat (16/6/2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris LBM PWNU Jawa Barat, Afif Yahya. Bahwasanya Pimpinan Ma'had Al Zaytun Panji Gumilang sering kali mengeluarkan statement kontroversial perihal keagamaan.

Karenanya, Afif Yahya meminta pemerintah harus menyikapi permasalahan yang ditimbulkan Al Zaytun tersebut secara serius agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

"Masyarakat resah, apalagi belakangan ini Panji Gumilang sering kali mengeluarkan statemen kontroversial. Pemerintah harus menyikapi serius supaya tidak berkepanjangan," pungkasnya.