Konflik Lahan Suku Mee dan Dani Tewaskan 3 Orang, Massa dari 3 Kabupaten Kepung Nabire
Kamis, 08 Juni 2023 - 02:30 WIB
loading...
Massa dari 3 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah saat tiba di Nabire, buntut konflik lahan suku Mee dan Dani yang menewaskan 2 orang warga. Foto: iNewsTV/Wendy Eko
A
A
A
NABIRE - Konflik lahan antara Suku Mee dan Suku Dani yang menewaskan 3 orang di Nabire, Papua Tengah , Senin (5/6/2023) lalu memicu mobilisasi massa dari tiga kabupaten lain di provinsi itu.
Mobilisasi massa yang melibatkan tiga kabupaten di wilayah Papua Tengah itu terjadi, Rabu, (7/6/2023). Mereka berasal dari Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Massa tiba di Nabire dengan mengendarai puluhan mobil.
Tuntutan massa dari Suku Mee di tiga kabupaten wilayah Papua Tengah ini merupakan aksi solidaritas untuk meminta agar Suku Dani segera meninggalkan lahan yang merupakan wilayah adat Suku Mee yang sudah ditinggali secara turun temurun.
![Konflik Lahan Suku Mee dan Dani Tewaskan 3 Orang, Massa dari 3 Kabupaten Kepung Nabire]()
Baca juga: Pelaku Pembunuhan Warga Sipil di Nogolait Nduga Diringkus Satgas Damai Cartenz
Selain itu, tuntutan lainnya adalah penanaman batas pilar adat yang jelas agar konflik serupa tidak terjadi di masa depan.
Massa juga menuntut agar pelaku utama yang bertanggung jawab atas munculnya permasalahan lahan ini ditangkap dan diproses hukum dengan segera, guna meredakan konflik yang sedang terjadi.
Otopianus Tebay, Anggota DPD RI yang juga merupakan Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, Kapolres, dan Dandim 1705 Nabire untuk bersama-sama mencari solusi dan memediasi permasalahan ini.
“Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik segera menemukan solusi yang memadai, guna memastikan kelancaran pembangunan di daerah otonom baru,” kata kader Partai Perindo ini.
Baca juga: Eksekusi Rumah di Ternate Ricuh, Pemilik Tidak Rela Digusur
Dalam upaya mencapai solusi yang baik, Otopianus Tebay juga mengimbau agar semua pihak terlibat dalam dialog konstruktif dan saling mendengarkan satu sama lain.
“Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk kedua suku yang terlibat dalam konflik ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengimbau agar kasus tersebut dipercayakan kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah Nabire.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan kasus ini kepada pihak keamanan dan Pemerintah Kabupten Nabire untuk melalukan penyelasaian melalui jalan mediasi,” katanya.
Diketahui, pertikaian antara Suku Dani dan Suku Mee terjadi di Distrik Uwapa, Nabire, Papua, Senin (5/6/2023), dipicu akibat terjadinya pencabutan tapal batas tanah. Akibat pertikaian itu, tiga orang dipastikan tewas.
Polisi tidak bisa berbuat banyak karena besarnya jumlah massa yang terlibat. Suku Dani dikenal dengan nama tokoh seperti Isak dan Niko Telenggen. Dua orang meninggal dari Suku Mee dan satu orang Kepala Kampung Topo. Ketiganya tewas dengan luka akibat Sajam jenis panah.
Mobilisasi massa yang melibatkan tiga kabupaten di wilayah Papua Tengah itu terjadi, Rabu, (7/6/2023). Mereka berasal dari Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Massa tiba di Nabire dengan mengendarai puluhan mobil.
Tuntutan massa dari Suku Mee di tiga kabupaten wilayah Papua Tengah ini merupakan aksi solidaritas untuk meminta agar Suku Dani segera meninggalkan lahan yang merupakan wilayah adat Suku Mee yang sudah ditinggali secara turun temurun.
Baca juga: Pelaku Pembunuhan Warga Sipil di Nogolait Nduga Diringkus Satgas Damai Cartenz
Selain itu, tuntutan lainnya adalah penanaman batas pilar adat yang jelas agar konflik serupa tidak terjadi di masa depan.
Massa juga menuntut agar pelaku utama yang bertanggung jawab atas munculnya permasalahan lahan ini ditangkap dan diproses hukum dengan segera, guna meredakan konflik yang sedang terjadi.
Otopianus Tebay, Anggota DPD RI yang juga merupakan Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, Kapolres, dan Dandim 1705 Nabire untuk bersama-sama mencari solusi dan memediasi permasalahan ini.
“Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik segera menemukan solusi yang memadai, guna memastikan kelancaran pembangunan di daerah otonom baru,” kata kader Partai Perindo ini.
Baca juga: Eksekusi Rumah di Ternate Ricuh, Pemilik Tidak Rela Digusur
Dalam upaya mencapai solusi yang baik, Otopianus Tebay juga mengimbau agar semua pihak terlibat dalam dialog konstruktif dan saling mendengarkan satu sama lain.
“Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk kedua suku yang terlibat dalam konflik ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengimbau agar kasus tersebut dipercayakan kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah Nabire.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan kasus ini kepada pihak keamanan dan Pemerintah Kabupten Nabire untuk melalukan penyelasaian melalui jalan mediasi,” katanya.
Diketahui, pertikaian antara Suku Dani dan Suku Mee terjadi di Distrik Uwapa, Nabire, Papua, Senin (5/6/2023), dipicu akibat terjadinya pencabutan tapal batas tanah. Akibat pertikaian itu, tiga orang dipastikan tewas.
Polisi tidak bisa berbuat banyak karena besarnya jumlah massa yang terlibat. Suku Dani dikenal dengan nama tokoh seperti Isak dan Niko Telenggen. Dua orang meninggal dari Suku Mee dan satu orang Kepala Kampung Topo. Ketiganya tewas dengan luka akibat Sajam jenis panah.
(nic)
Lihat Juga :
