Hindari Intimidasi, Bawaslu KBB Jamin Keamanan Pelapor Pelanggaran Pemilu
Selasa, 30 Mei 2023 - 15:32 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi nantinya selain dari Sentra Gakumdu pelapor juga akan ada pendampingan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ikut mengawal," ucap Cecep.
Pihaknya mendorong pengawasan Pemilu partisipatif dari masyarakat dan elemen lainnya. Sebab keterbatasan personel Bawaslu tidak memungkinkan pengawasan bisa mengcover seluruh wilayah di 165 desa di KBB. Terlebih jika mengacu kepada jumlah pemilih di KBB yang mencapai lebih dari 1 juta, sementara instrumen Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga desa kurang dari 10.000.
Oleh karena itu pengawasan tidak akan mungkin jika dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Sehingga perlu didukung oleh pengawasan partisipatif dari semua elemen masyarakat.
Dia mencontohkan, pada Pemilu tahun 2019 jumlah TPS di KBB ada 5.088. Satu TPS minimal diawasi satu pengawas. Sementara Panwas Desa hanya ada 165, di tingkat kecamatan totalnya berjumlah 48 orang dan tingkat kabupaten ada lima orang.
"Personel itu tetap jauh dari ideal untuk pengawasan, makanya perlu peran serta masyarakat khususnya dalam mengawasi peraktik money politik dan mobilisasi ASN yang biasanya selalu terjadi dalam Pemilu Legislatif atau Pilkada," pungkasnya. adi haryanto
Pihaknya mendorong pengawasan Pemilu partisipatif dari masyarakat dan elemen lainnya. Sebab keterbatasan personel Bawaslu tidak memungkinkan pengawasan bisa mengcover seluruh wilayah di 165 desa di KBB. Terlebih jika mengacu kepada jumlah pemilih di KBB yang mencapai lebih dari 1 juta, sementara instrumen Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga desa kurang dari 10.000.
Oleh karena itu pengawasan tidak akan mungkin jika dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Sehingga perlu didukung oleh pengawasan partisipatif dari semua elemen masyarakat.
Dia mencontohkan, pada Pemilu tahun 2019 jumlah TPS di KBB ada 5.088. Satu TPS minimal diawasi satu pengawas. Sementara Panwas Desa hanya ada 165, di tingkat kecamatan totalnya berjumlah 48 orang dan tingkat kabupaten ada lima orang.
"Personel itu tetap jauh dari ideal untuk pengawasan, makanya perlu peran serta masyarakat khususnya dalam mengawasi peraktik money politik dan mobilisasi ASN yang biasanya selalu terjadi dalam Pemilu Legislatif atau Pilkada," pungkasnya. adi haryanto
(msd)
Lihat Juga :
