Konyol! Anggota DPRD Kepri Masuk Daftar Penerima Bansos Kemensos
Rabu, 17 Mei 2023 - 16:14 WIB
loading...
A
A
A
Dia juga meminta agar pihak terkait melakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama yang tercantum dalam DTKS Kemensos, mengingat masih banyak warga yang butuh bantuan pemerintah tapi tak bisa dibantu karena tidak masuk DTKS. "Nama-nama yang tidak berhak justru masuk dan tercantum dalam DTKS. Contohnya nama saya sendiri," ujarnya.
Rudy Chua menilai ada kelalaian dan ketidakcermatan dalam proses pengajuan, verifikasi, serta pemeriksaan akhir usulan nama-nama DTKS. Sehingga, terjadi kesalahan pada saat penetapan nama-nama yang masuk DTKS.
Baca juga: Kisah Amangkurat I, Tega Jemur Pejabat Kerajaan karena Tak Becus Jalankan Proyek Istana Baru
Ia mengutarakan, kesalahan itu cukup fatal, karena tahapan verifikasi daftar nama DTKS itu dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai ke Dinas Sosial. Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan masih ada nama warga lainnya yang bukan ketegori miskin atau kurang mampu tetapi masuk DTKS.
Hal itu, menurutnya, sama saja dengan mengambik hak warga yang benar-benar layak menerima bantuan pemerintah, namun belum terakomodir di dalam DTKS. "Saya kira 90 persen data DTKS itu sudah valid. Namun, masih ada nama-nama yang potensial tidak akurat. Maka, besar harapannya agar nama-nama DTKS itu diverifikasi ulang secara lebih teliti," tegas Rudy Chua.
Rudy Chua menilai ada kelalaian dan ketidakcermatan dalam proses pengajuan, verifikasi, serta pemeriksaan akhir usulan nama-nama DTKS. Sehingga, terjadi kesalahan pada saat penetapan nama-nama yang masuk DTKS.
Baca juga: Kisah Amangkurat I, Tega Jemur Pejabat Kerajaan karena Tak Becus Jalankan Proyek Istana Baru
Ia mengutarakan, kesalahan itu cukup fatal, karena tahapan verifikasi daftar nama DTKS itu dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai ke Dinas Sosial. Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan masih ada nama warga lainnya yang bukan ketegori miskin atau kurang mampu tetapi masuk DTKS.
Hal itu, menurutnya, sama saja dengan mengambik hak warga yang benar-benar layak menerima bantuan pemerintah, namun belum terakomodir di dalam DTKS. "Saya kira 90 persen data DTKS itu sudah valid. Namun, masih ada nama-nama yang potensial tidak akurat. Maka, besar harapannya agar nama-nama DTKS itu diverifikasi ulang secara lebih teliti," tegas Rudy Chua.
(eyt)
Lihat Juga :
