Tes Kesehatan PPDP KPU Asahan Dilakukan Tanpa Rapid Test COVID-19
Rabu, 22 Juli 2020 - 21:24 WIB
loading...
Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
ASAHAN - Pemeriksaan kesehatan COVID-19 untuk 1.938 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Asahan dilakukan tanpa Rapid Test COVID-19.
Padahal, pengecekan dengan tes cepat tersebut merupakan bagian dari penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada penyelenggara ad hock (PPK, PPS, dan PPDP) dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Ketua KPUD Asahan, Hidayat Sp beralasan bahwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Asahan dan Dinas Kesehatan sebagaimana petunjuk KPU RI. Dalam hal ini, pihaknya berharap seluruh stakeholder bisa memfasilitasi pemeriksaan kesehatan yang di dalamnya mencakup tenaga medis, alat dan bahan Rapid Test. BACA JUGA : Ikut Menganiaya 2 Personel Polri, Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka
"Hanya saja, pihak gugus tugas, dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak menemukan regulasi terkait pengadaan Rapid Test yang anggarannya dari KPU. Sehingga pemeriksaan dengan Rapid Test tidak bisa dilakukan," kata Hidayat, saat dikonfirmasi SINDOnews di ruang kerjanya, di Kisaran, Rabu (22/7/2020).
Menurut Hidayat, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada penyelenggara meliputi bebas gejala influenza. Pemeriksaan dilakukan di seluruh Puskesmas yang ada di Asahan.
Sebelumnya, KPUD Asahan telah mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp5 miliar dari Rp40 miliar menjadi Rp45 miliar dalam penyelenggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan. Penambahan tersebut terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada penyelenggara, yang salah satu unsurnya adalah pemeriksaan lewat Rapid Test. BACA JUGA : Korupsi Smart City, 2 Pejabat Pemkot Pematangsiantar Ditahan Kejari
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, H Nurdin menolak berkomentar banyak saat dikonfirmasi. Ia hanya menyarankan supaya menanyakan langsung hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan, dr Elvina br Tarigan. "Tanya ke Buk Kadis saja," katanya. "Tapi Buk Kadis lagi rapat," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Asahan, Khomaidi Hambali Hambatton belum bisa memastikan, apakah pemeriksaan kesehatan tanpa Rapid Test melanggar aturan atau tidak. Sebab, pihaknya masih menunggu peraturan Bawaslu yang baru.
"Memang pemeriksaan lewat Rapid Test ada masuk dalam PKPU. Tapi kami belum tahu, apakah itu merupakan pelanggaran atau tidak. Kami masih menunggu Perbawaslu yang baru. Jadi belum bisa kami pastikan," tandasnya.
Padahal, pengecekan dengan tes cepat tersebut merupakan bagian dari penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada penyelenggara ad hock (PPK, PPS, dan PPDP) dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Ketua KPUD Asahan, Hidayat Sp beralasan bahwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Asahan dan Dinas Kesehatan sebagaimana petunjuk KPU RI. Dalam hal ini, pihaknya berharap seluruh stakeholder bisa memfasilitasi pemeriksaan kesehatan yang di dalamnya mencakup tenaga medis, alat dan bahan Rapid Test. BACA JUGA : Ikut Menganiaya 2 Personel Polri, Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka
"Hanya saja, pihak gugus tugas, dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak menemukan regulasi terkait pengadaan Rapid Test yang anggarannya dari KPU. Sehingga pemeriksaan dengan Rapid Test tidak bisa dilakukan," kata Hidayat, saat dikonfirmasi SINDOnews di ruang kerjanya, di Kisaran, Rabu (22/7/2020).
Menurut Hidayat, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada penyelenggara meliputi bebas gejala influenza. Pemeriksaan dilakukan di seluruh Puskesmas yang ada di Asahan.
Sebelumnya, KPUD Asahan telah mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp5 miliar dari Rp40 miliar menjadi Rp45 miliar dalam penyelenggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan. Penambahan tersebut terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada penyelenggara, yang salah satu unsurnya adalah pemeriksaan lewat Rapid Test. BACA JUGA : Korupsi Smart City, 2 Pejabat Pemkot Pematangsiantar Ditahan Kejari
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, H Nurdin menolak berkomentar banyak saat dikonfirmasi. Ia hanya menyarankan supaya menanyakan langsung hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan, dr Elvina br Tarigan. "Tanya ke Buk Kadis saja," katanya. "Tapi Buk Kadis lagi rapat," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Asahan, Khomaidi Hambali Hambatton belum bisa memastikan, apakah pemeriksaan kesehatan tanpa Rapid Test melanggar aturan atau tidak. Sebab, pihaknya masih menunggu peraturan Bawaslu yang baru.
"Memang pemeriksaan lewat Rapid Test ada masuk dalam PKPU. Tapi kami belum tahu, apakah itu merupakan pelanggaran atau tidak. Kami masih menunggu Perbawaslu yang baru. Jadi belum bisa kami pastikan," tandasnya.
(zai)
Lihat Juga :
