Kunker ke Lamongan, Menteri Hadi Serahkan 14 Sertifikat Lahan Sawah
Kamis, 04 Mei 2023 - 16:23 WIB
loading...
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat kunjungan kerja di Desa Kedali, Pucuk, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (4/5/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
LAMONGAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto kunjungan kerja (kunker) ke Lamongan, Jawa Timur, Kamis (4/5/2023). Dalam kunker ini Menteri Hadi menyerahkan 15 sertifikat hak milik secara door to door langsung ke rumah warga.
Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan salah satu program yang digencarkan Kementerian ATR/BPN, untuk menyertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia.
Dari seluruh sertifikat yang dibagikan, sebanyak 14 sertifikat diberikan atas lahan sawah yang diusahakan oleh masyarakat. Menteri Hadi menyebutkan, dengan dilakukannya penyertifikatan lahan sawah, maka sawah menjadi terlindungi dan tidak mudah untuk diambil alih oleh mafia tanah.
"Biasanya sawah banyak yang tidak disertifikatkan, lewat PTSL ini, sawah jadi tersertifikasi. Kalau sawah sudah disertifikatkan jadi enak, sawah tidak akan dicaplok," kata Menteri Hadi saat mengunjungi rumah warga di Desa Kedali, Pucuk, Lamongan.
Menteri Hadi mengimbau, baiknya sawah-sawah tersebut masuk dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), untuk mencegah berubahnya peruntukan lahan sawah.
"Sawahnya jangan dialihfungsikan, biarkan tetap menjadi sawah. Kalau sertifikatnya mau disekolahkan tidak apa-apa, kan membantu peningkatan perekonomian juga. Dengan catatan, menambah modal usaha dan sekolahnya bukan kepada rentenir," jelas Menteri Hadi.
Sebagai informasi, target PTSL Kabupaten Lamongan per April 2023 berdasarkan jumlah target luas bidang tanah ialah 26.854 hektare dan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL Kabupaten Lamongan sejumlah 52.512 bidang.
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen, seluruh target PTSL di Kabupaten Lamongan dapat terealisasi pada tahun 2023.
"Kalau wilayah Lamongan ini nantinya dijadikan Kabupaten Lengkap maka dengan mudah kita bisa memonitor tanah di Kabupaten Lamongan. Ini juga supaya mafia tanah tidak bermain-main. Ini adalah cara saya menggebuk mafia tanah," tegasnya.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kunjungan ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Abdul Rouf; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta jajaran; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Suli Mentari beserta jajarannya.
Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan salah satu program yang digencarkan Kementerian ATR/BPN, untuk menyertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia.
Dari seluruh sertifikat yang dibagikan, sebanyak 14 sertifikat diberikan atas lahan sawah yang diusahakan oleh masyarakat. Menteri Hadi menyebutkan, dengan dilakukannya penyertifikatan lahan sawah, maka sawah menjadi terlindungi dan tidak mudah untuk diambil alih oleh mafia tanah.
"Biasanya sawah banyak yang tidak disertifikatkan, lewat PTSL ini, sawah jadi tersertifikasi. Kalau sawah sudah disertifikatkan jadi enak, sawah tidak akan dicaplok," kata Menteri Hadi saat mengunjungi rumah warga di Desa Kedali, Pucuk, Lamongan.
Menteri Hadi mengimbau, baiknya sawah-sawah tersebut masuk dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), untuk mencegah berubahnya peruntukan lahan sawah.
"Sawahnya jangan dialihfungsikan, biarkan tetap menjadi sawah. Kalau sertifikatnya mau disekolahkan tidak apa-apa, kan membantu peningkatan perekonomian juga. Dengan catatan, menambah modal usaha dan sekolahnya bukan kepada rentenir," jelas Menteri Hadi.
Sebagai informasi, target PTSL Kabupaten Lamongan per April 2023 berdasarkan jumlah target luas bidang tanah ialah 26.854 hektare dan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL Kabupaten Lamongan sejumlah 52.512 bidang.
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen, seluruh target PTSL di Kabupaten Lamongan dapat terealisasi pada tahun 2023.
"Kalau wilayah Lamongan ini nantinya dijadikan Kabupaten Lengkap maka dengan mudah kita bisa memonitor tanah di Kabupaten Lamongan. Ini juga supaya mafia tanah tidak bermain-main. Ini adalah cara saya menggebuk mafia tanah," tegasnya.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kunjungan ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Abdul Rouf; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta jajaran; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Suli Mentari beserta jajarannya.
(nag)
Lihat Juga :
