TGB Zainul Majdi Ajak Masyarakat Jaga Kehormatan Ponpes
Selasa, 18 April 2023 - 07:02 WIB
loading...
Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB. KH. M Zainul Majdi.
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB. KH. M Zainul Majdi mengajak seluruh pondok pesantren (Ponpes), madrasah dari semua tingkatan untuk menjaga kehormatan.
Ajakan ini disampaikan saat Ijtima Ramadan 1444 Hijriah. “Saya minta, saya mohon, saya perintahkan seluruh ponpes dari semua tingkatan khususnya di NWDI menjaga kehormatan dan nama baik,” katanya di Musala Al Abror, Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Senin (16/4/2023).
Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini meminta tak boleh melakukan praktik atas nama apapun yang melanggar hukum. “Apalagi selain melanggar hukum juga melanggar norma, tuntunan akhlak, dan tuntunan hukum agama itu lebih lagi. Jauhkan,” tegasnya.
Baca juga: Nama TGB Muncul dalam Poling Capres, Tokoh NWDI di NTB Siap Dukung
Ada beberapa kejadian, kata cucu Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGH M Zainuddin Abdul Madjid ini, yang melibatkan orang di ponpes atau sekolah agama mengandung pertentangan dengan nilai di ponpes, seperti pelecehan.
“Anak orang yang dititipkan. Artinya dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang minimal sama ketika diterima,” bebernya.
“Kalau datang baik kembalikan dengan baik, plus dengan ilmu,” sambungnya.
Para orang tua santri, sambung TGB, datang dari tempat yang jauh untuk menitipkan anak di ponpes. Bila dahulu pendidikan di ponpes ada tindakan fisik seperti menendang atau menempeleng, maka saat ini tidak boleh lagi.
“Jangan lagi (kekerasan fisik) terjadi. Tidak boleh karena ini melanggar hukum,” tegasnya.
TGB menyebut, larangan ini bagian dari ketundukan pada kesepakatan yang berkembang di masyarakat. Dahulu, hal ini tidak disebut sebagai pelanggaran.
“Bahkan dulu hal ini dianggap sebagai kesepakatan dalam mendidik, maka sekarang tradisi pendidikan sudah berubah. Termasuk hukumnya, tindakan fisik ini masuk hukum pidana,” ucapnya.
Tindakan fisik dialami dahulu ketika menerima pendidikan, ucap TGB, tidak boleh lagi. Apalagi bila hal itu terkait pelecehan yang terjadi pada peserta didik.
“Ada santri dan santriwati di luar Pulau Lombok dilecehkan, ini tak boleh terjadi. Naudzubillahi min dzalik,” katanya.
TGB menambahkan, pola pembelajaran yang memungkinkan terjadi pelanggaran supaya ditutup. Ini tanggung jawab semua pihak.
“Para orang tua berpikir menyekolahkan anak ke ponpes, termasuk di kota besar karena diberitakan (ada penyimpangan) berulang-ulang,” ucapnya.
“Mari kita jaga nama baik ponpes dengan memastikan menjadikan anak didik terhormat dan lahir batin. Tidak bisa menjaga kehormatan kalau kita sebagai guru tak menjaga itu,” tambahnya.
Ajakan ini disampaikan saat Ijtima Ramadan 1444 Hijriah. “Saya minta, saya mohon, saya perintahkan seluruh ponpes dari semua tingkatan khususnya di NWDI menjaga kehormatan dan nama baik,” katanya di Musala Al Abror, Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Senin (16/4/2023).
Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini meminta tak boleh melakukan praktik atas nama apapun yang melanggar hukum. “Apalagi selain melanggar hukum juga melanggar norma, tuntunan akhlak, dan tuntunan hukum agama itu lebih lagi. Jauhkan,” tegasnya.
Baca juga: Nama TGB Muncul dalam Poling Capres, Tokoh NWDI di NTB Siap Dukung
Ada beberapa kejadian, kata cucu Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGH M Zainuddin Abdul Madjid ini, yang melibatkan orang di ponpes atau sekolah agama mengandung pertentangan dengan nilai di ponpes, seperti pelecehan.
“Anak orang yang dititipkan. Artinya dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang minimal sama ketika diterima,” bebernya.
“Kalau datang baik kembalikan dengan baik, plus dengan ilmu,” sambungnya.
Para orang tua santri, sambung TGB, datang dari tempat yang jauh untuk menitipkan anak di ponpes. Bila dahulu pendidikan di ponpes ada tindakan fisik seperti menendang atau menempeleng, maka saat ini tidak boleh lagi.
“Jangan lagi (kekerasan fisik) terjadi. Tidak boleh karena ini melanggar hukum,” tegasnya.
TGB menyebut, larangan ini bagian dari ketundukan pada kesepakatan yang berkembang di masyarakat. Dahulu, hal ini tidak disebut sebagai pelanggaran.
“Bahkan dulu hal ini dianggap sebagai kesepakatan dalam mendidik, maka sekarang tradisi pendidikan sudah berubah. Termasuk hukumnya, tindakan fisik ini masuk hukum pidana,” ucapnya.
Tindakan fisik dialami dahulu ketika menerima pendidikan, ucap TGB, tidak boleh lagi. Apalagi bila hal itu terkait pelecehan yang terjadi pada peserta didik.
“Ada santri dan santriwati di luar Pulau Lombok dilecehkan, ini tak boleh terjadi. Naudzubillahi min dzalik,” katanya.
TGB menambahkan, pola pembelajaran yang memungkinkan terjadi pelanggaran supaya ditutup. Ini tanggung jawab semua pihak.
“Para orang tua berpikir menyekolahkan anak ke ponpes, termasuk di kota besar karena diberitakan (ada penyimpangan) berulang-ulang,” ucapnya.
“Mari kita jaga nama baik ponpes dengan memastikan menjadikan anak didik terhormat dan lahir batin. Tidak bisa menjaga kehormatan kalau kita sebagai guru tak menjaga itu,” tambahnya.
(msd)
Lihat Juga :
