Jokowi: Pemda yang Belum Anggarkan Penanganan COVID-19 Harus Ditegur
Selasa, 14 April 2020 - 12:37 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi kembali meminta jajarannya kembali menyisir ulang anggaran termasuk memangkas anggaran yang tidak priroritas.
Selanjutnya anggaran dialokasikan untuk penanganan COVID-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penangann COVID-19,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (14/3/2020).
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa.
Dia pun meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.
Selanjutnya anggaran dialokasikan untuk penanganan COVID-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penangann COVID-19,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (14/3/2020).
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa.
Dia pun meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.
Lihat Juga :
