Cegah Politisasi Agama, Humas Kemenag Didorong Masif Beri Pencerahan ke Publik

SOLO - Pranata humas Kementerian Agama (Kemenag) didorong lebih aktif terjun ke lapangan membuat program kampanye yang positif tentang keagamaan di tahun politik saat ini. Peran humas dinilai sangat strategis dalam memberikan pencerahan ke publik terkait maraknya fenomena informasi keagamaan atau penggunaan simbol agama yang tak tepat.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama, Wibowo Prasetyo di depan pranata humas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Kemenag di Solo, Jawa Tengah.



Rakornas ini dihadiri ratusan pranata humas perwakilan dari kanwil, perguruan tinggi keagamaan negeri dan eselon 1 seluruh Indonesia.

"Di tahun politik ini selalu saja orang atau pihak tertentu berupaya memanfaatkan isu atau simbol agama untuk kepentingan politiknya. Pemanfaatan politik identitas dan politisasi agama ini harus dicegah. Di sinilah peran humas Kemenag sangat penting untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat," ujar Wibowo dikutip Sabtu (18/3/2023).

Pencerahan informasi publik ini penting karena secara tidak langsung akan meminimalisasi potensi kegaduhan atau perpecahan di tengah masyarakat.

Wibowo berharap, pranata humas Kemenag yang jumlahnya mencapai 392 orang memahami betul potensi kerawanan ini demi mewujudkan kerukunan umat yang kuat di Indonesia.



"Ada banyak platform yang bisa digunakan untuk memberikan pencerahan baik itu media konvensional atau media sosial. Semua harus dimanfaatkan dan dikemas semenarik mungkin agar pesan dan informasi bisa ditangkap secara jernih oleh masyarakat," tandas Wibowo didampingi moderator diskusi Redaktur Pelaksana KORAN SINDO Abdul Hakim.

Wibowo juga berharap, Rakornas Kehumasan yang berlangsung sejak Selasa (14/3/2023) hingga Kamis (16/3/2023) ini tak sekadar menjadi ajang pertemuan bersama, namun jadi momentum pranata humas bangkit membangun narasi bersama demi terwujudnya kerukunan umat.