Banjir Lutra, BNPB Pinjamkan Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi

LUWU UTARA - Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , Doni Monardo meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Mereka memantau lewat udara. Setelah itu meninjau langsung di Desa Radda, dilanjutkan rapat dengan Forkopimda Sulsel dan Muspida Lutra.

Doni mengatakan,kedatangannya itu karenaditugaskan oleh untuk memastikan bahwa segala sesuatu dalam hal penanganan kebencanaan di wilayah Lutra berjalan dengan baik.

"Terutama masyarakat yang memerlukan bantuan dalam kondisi tanggap darurat di tempat pengungsian, fasilitas logistiknya, penginapan, sanitasinya dukungan air dan juga perlengkapan terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak. Demikian juga untuk wanita hamil itu harus menjadi prioritas kita," kata Doni Monardo dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (17/7/2020).



Prioritas kedua yakni pemulihan lingkungan untuk ditata kembali. Ia menyebutkan, selain BNPB, Pemprov Sulsel serta Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mempercepat proses transportasi dan sejumlah fasilitas publik, agar bisa dimanfaatkan kembali.

Doni melanjutkan, bahwa BNPB akan memberikan pinjaman satu unit helikopter untuk digunakan bagi Pemkab Lutra dan Pemprov Sulsel dalam rangka mengevakuasi dan kepentingan logistik.

"Beberapa hari ke depan helikopter yang dibawa oleh BNPB selanjutnya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan," sebutnya.

Dari hasil pantauan itu kata Doni analisa sementara penyebab bencana di Lutra pertama, curah hujan yang sangat besar, sebab tercatat intesitas hujan antara 250 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat pada tanggal 12 dan tanggal 13 Juli 2020.

Kemudian kedua, melihat ada sebagian dari Gunung Lero dan Gunung Maganrang bagian selatan mengarah Kota Masamba itu terkupas.



"Kalau itu sudah lama, biasanya pasti melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu misalnya, tanaman rambat misalnya. Tetapi kita perhatikan jarak jauh itu belum ada tutupan artinya itu masih baru," jelasnya.

Jika kejadian ini akibat curah hujan yang terjadi pada tanggal 12-13 Juli tersebut akan dilakukan analisa oleh tim BNPB yang sudah ditugaskan bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga beberapa kementerian lembaga yang lain.

"Sehingga mendapatkan kesimpulan nanti apa yang menjadi penyebab utama," tegasnya.

Faktor lain kata Doni, kawasan pegunungan tersebut adalah jenis bebatuan yang relatif gampang longsor. Sehingga ini menjadi catatan agar seluruh pemeritah, baik kabupaten dan provinsi agar daerah-daerah yang berada di wilayah kawasan bantaran sungai, terutama yang padat pemukiman penduduk sudah harus memikirkan mitigasinya. Agar kasus ini tidak terulang.

"Ibu Bupati (Indah Putri Indriani) mengatakan tahun 1982 awal itu juga pernah terjadi peristiwa seperti ini, hanya korbannyanya tidak sebanyak seperti ini," ungkapnya.

Doni menambahkan, bahwa peristiwa ini belum pada status menjadi bencana nasional. Sebab pemerintah daerah masih berfungsi, kegiatan aktivitas masih berjalan dengan baik.

"Jadi bencana nasional ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Bapak Presiden manakala sistem dan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan telah mengalami kelumpuhan. Sekarang kita lihat semuanya masih berjalan masih baik, Ibu Bupati aktif memberikan bantuan dan pengarahan pada masyarakat dan termasuk juga beliau sudah ingatkan ada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ," ujarnya.

Di lokasi pengungsian, kata Doni masyarakat juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun, agak sulit dalam kondisi bencana bagi masyarakat ada di pengungsian. Tetapi pemerintah harus selalu melakukan edukasi lebih optimal agar masyarakat bisa paham. Tentu didukung oleh fasilitas yang diberikan masyarakat seperti pemberian masker.



Sementara terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan, Kepala BNPB menyatakan masih dalam proses perhitungan bersama BNPB, Kementerian PUPR dan Provinsi Sulsel.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan terima kasih atas perhatian emerintah pusat untuk menangani bencana banjir bandang di Masamba. Pemprov dan Pemkab akan menyiapkan hunian sementara untuk warga yang rumahnya tertimbun lumpur pasir.

"Dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan rasa prihatinnya dengan kondisi ini. Dan beliau langsung memerintahkan Panglima TNI, terus Menteri PUPR, kepala BNPB untuk betul-betul bersatu datang ke Luwu Utara untuk menyelesaikan berbagai hal," ujar Nurdin Abdullah.