Waspadai Potensi Penyelewengan Anggaran Bantuan Tak Terduga COVID-19
Jum'at, 17 Juli 2020 - 19:54 WIB
loading...
DPRD Makassar meminta Pemkot Makassar mewaspadai penyelewengan anggaran bantuan tak terduga COVID-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mewaspadai potensi penyelewengan maupun penyalahgunaan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) COVID-19 . Anggaran itu dinilai rawan dimainkan, terlebih sampai saat ini belum ada laporan ke dewan ihwal rincian penggunaannya.
"Memang rata-rata tentang COVID-19 itu berpotensi dan rawan terjadi penyalahgunaan anggaran," ucap Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi, Jumat (17/7/2020).
Baca Juga: Anggaran COVID Makassar Belum Terserap Maksimal, Tersisa Rp180 Miliar
Penyaluran dan pemakaian anggaran BTT COVID-19 dinilai sangat kompleks dan melingkupi banyak hal. Mulai dari bantuan sosial, belanja APD hingga upah para honorer virus corona. Untuk itu, Kasrudi berpendapat butuh perhatian khusus dalam pengawasan anggaran ini.
Kasrudi menyebut dewan berencana melakukan pengawasan langsung terkait penggunaan anggaran ini. Salah satunya dengan melakukan sidak di sejumlah lini. Utamanya, penyaluran anggaran bagi tenaga honorer dan bantuan sosial yang sempat dicurigai disalahgunakan.
"Saya kira bisa disalahgunakan (modusnya honorer fiktif). Itu kan tadinya dia bilang 7.000 orang, bisa saja di lapangan justru hanya 5.000 orang.
Kan bisa saja begitu, ini yang mau kita periksa," tutur dia.
Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zaenal Ibrahim, sebelumnya sempat mengkhawatirkan hal yang sama. Utamanya bagi tenaga honorer fiktif yang berpotensi dimainkan oknum tidak bertanggungjawab.
Honorer COVID-19 sendiri diketahui tersebar di berbagai tempat, seperti posko COVID-19, pembantu tenaga medis, hingga mereka yang terlibat dalam pemeriksaan surat bebas virus corona. Dimana masing-masing individu menerima Rp75.000 per hari.
Baca Juga: Mahasiswa Minta Pemkot Makassar Transparan Terkait Anggaran Covid-19
Ia mengingatkan semua pihak tidak coba memainkan anggaran COVID-19, utamanya bagi ASN yang telah menerima sejumlah tunjangan melalui TPP. "Kita akan telusuri itu, tidak boleh main-main apalagi itu BTT," katanya.
Dia juga mengingatkan bagi kepala-kepala instansi untuk senantiasa memantau tenaga honorer di lapangan agar betul-betul tidak terjadi penyelewengan.
"Memang rata-rata tentang COVID-19 itu berpotensi dan rawan terjadi penyalahgunaan anggaran," ucap Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi, Jumat (17/7/2020).
Baca Juga: Anggaran COVID Makassar Belum Terserap Maksimal, Tersisa Rp180 Miliar
Penyaluran dan pemakaian anggaran BTT COVID-19 dinilai sangat kompleks dan melingkupi banyak hal. Mulai dari bantuan sosial, belanja APD hingga upah para honorer virus corona. Untuk itu, Kasrudi berpendapat butuh perhatian khusus dalam pengawasan anggaran ini.
Kasrudi menyebut dewan berencana melakukan pengawasan langsung terkait penggunaan anggaran ini. Salah satunya dengan melakukan sidak di sejumlah lini. Utamanya, penyaluran anggaran bagi tenaga honorer dan bantuan sosial yang sempat dicurigai disalahgunakan.
"Saya kira bisa disalahgunakan (modusnya honorer fiktif). Itu kan tadinya dia bilang 7.000 orang, bisa saja di lapangan justru hanya 5.000 orang.
Kan bisa saja begitu, ini yang mau kita periksa," tutur dia.
Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zaenal Ibrahim, sebelumnya sempat mengkhawatirkan hal yang sama. Utamanya bagi tenaga honorer fiktif yang berpotensi dimainkan oknum tidak bertanggungjawab.
Honorer COVID-19 sendiri diketahui tersebar di berbagai tempat, seperti posko COVID-19, pembantu tenaga medis, hingga mereka yang terlibat dalam pemeriksaan surat bebas virus corona. Dimana masing-masing individu menerima Rp75.000 per hari.
Baca Juga: Mahasiswa Minta Pemkot Makassar Transparan Terkait Anggaran Covid-19
Ia mengingatkan semua pihak tidak coba memainkan anggaran COVID-19, utamanya bagi ASN yang telah menerima sejumlah tunjangan melalui TPP. "Kita akan telusuri itu, tidak boleh main-main apalagi itu BTT," katanya.
Dia juga mengingatkan bagi kepala-kepala instansi untuk senantiasa memantau tenaga honorer di lapangan agar betul-betul tidak terjadi penyelewengan.
(tri)
Lihat Juga :
