Bupati dan DPRD Kabupaten Pekalongan Salurkan 4.150 Sembako di Doro

Asip menjelaskan, hal ini dilakukan untuk perbaikan kebijakan jaring pengaman sosial pada periode yang akan datang. "Hal ini dilakukan untuk perbaikan kebijakan jaring pengaman sosial pada bulan Mei sampai Juni nanti, termasuk formulanya juga akan dibentuk. Kalau nanti hasil pengamatan kepala desa, nanti kalau ada yang perlu diganti, maka akan kita ganti," kata Asip.

Adapun kendala untuk program bantuan jaring pengaman sosial periode April 2020, dia mengungkapkan bahwa kendalanya terletak pada pendataan, di mana di tingkat desa masih ada pendataan yang belum fix. "Kendalanya adalah untuk pendataan, karena di tingkat desa masih ada pendataan yang belum fix masih banyak. Tapi mengingat ada skema sampai tujuh skema bantuan, saya kira itu akan tertutup semua," ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan HM Kholis Jazuli menambahkan, bantuan paket sembako ini sebenarnya tidak ada anggaranya, tapi demi membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ini, Pemkab dan DPRD Kabupaten Pekalongan mengupayakan diadakanya anggaran untuk membantu masyarakat yang bersumber dari APBD 2020.

Dia menyebutkan, bantuan senilai Rp53,9 miliar ini sementara untuk menanggulangi COVID-19, termasuk dalam penanganan kesehatannya yang jumlahnya sekitar Rp25 miliar, serta yang melalui Dinas Sosial itu sebesar Rp22,5 miliar.

"Ini salah satunya disampaikan di Kecamatan Doro yang nominalnya Rp150.000 per KK dalam bentuk bantuan sembako," katanya.