Anggaran Tersedia, Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak

Mendagri pun meyakini, 3 daerah lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap mencairkan NPHD nya sebesar 100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.

“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” tandasnya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pemilu.

“Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN, khususnya penambahan TPS ya, karena 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500, untuk mengurangi terjadinya kerumunan, sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi penyelenggara, pemillih, maupun aparat keamanan,” bebernya.

Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi itu, Mendagri juga mengharapkan dukungan dari masyarakat dan menjadikan momentum Pilkada sebagai ajang untuk menekan dan penanganan Covid-19.

“Sekali lagi saya sangat optimis bahwa Pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan sisi kesiapan, sehingga kita memberikan dukungan, masyarakat juga memberikan dukungan. Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus juga mendukung ekonomi,” pungkasnya.

Rakor Pilkada serentak 2020 dan penanganan Covid-19 turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal.

Selain itu, rakor juga diikuti Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda, bupati/walikota, Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut.