Bupati Jayapura: Provinsi Jangan Lepas Tanggung Jawab Soal Covid-19
Selasa, 28 April 2020 - 17:39 WIB
loading...
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat wawancara di media center.
A
A
A
SENTANI - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw meminta Pemerintah Provinsi Papua tidak lepas tanggung jawab soal penanganan Covid-19 di daerah, termasuk Kabupaten Jayapura.
Menurut Bupati dua periode ini, selama penanganan Covid-19 di daerahnya, dengan adanya pembatasan waktu beraktivitas bagi warga masyarakat sangat berdampak bagi sektor ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Kita tutup akses transportasi udara, banyak pekerja yang terdampak. Porter, sopir taxi, karyawan bandara, security, dan masih banyak petugas dan pekrja lainnya. Apa peran pemerintah provinsi terhadap hal ini,” ujar Bupati Awoitauw di Sentani, Selasa (28/4/2020).
Pemerintah Provinsi lanjut Bupati harus memiliki data yang kuat terhadap sektor–sektor yang terdampak. Sehingga proses penanganannya dapat berjalan secara bersama dengan tim di masing-masing daerah.
Ada wacana, kata Bupati, Papua akan ditetapkan pembatasan berskala Besar, kalau tidak punya data yang akurat akan sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi keberadaan masyarakat kita.
“Pemerintah provinsi harus memiliki data yang kuat secara khusus penyebaran Covid-19 yang berkaitan dengan sejumlah cluster (Bogor, Lembang, Gowa, Jakarta) yang sudah tiba di Papua. Ada banyak contoh gubernur yang tertib sekali dalam penanganan Covid-19 di daerah mereka, Gubernur Jawa Barat, Timur, Tengah yang turun langsung di lapangan dan koordinasi setiap saat dengan tim gugus tugas,” jelas Awoitauw.
Bupati Awoitauw juga mengatakan, jika diberlakukan pembatasan berskala besar, beratnya minta ampun, apalagi tidak didukung dengan data yang kuat. Kalau ada data yang jelas, maka pemerintah provinsi bisa mempresentasikan agar langkah-langkah cepat dalam penanganan dapat dilakukan.
Menurut Bupati dua periode ini, selama penanganan Covid-19 di daerahnya, dengan adanya pembatasan waktu beraktivitas bagi warga masyarakat sangat berdampak bagi sektor ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Kita tutup akses transportasi udara, banyak pekerja yang terdampak. Porter, sopir taxi, karyawan bandara, security, dan masih banyak petugas dan pekrja lainnya. Apa peran pemerintah provinsi terhadap hal ini,” ujar Bupati Awoitauw di Sentani, Selasa (28/4/2020).
Pemerintah Provinsi lanjut Bupati harus memiliki data yang kuat terhadap sektor–sektor yang terdampak. Sehingga proses penanganannya dapat berjalan secara bersama dengan tim di masing-masing daerah.
Ada wacana, kata Bupati, Papua akan ditetapkan pembatasan berskala Besar, kalau tidak punya data yang akurat akan sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi keberadaan masyarakat kita.
“Pemerintah provinsi harus memiliki data yang kuat secara khusus penyebaran Covid-19 yang berkaitan dengan sejumlah cluster (Bogor, Lembang, Gowa, Jakarta) yang sudah tiba di Papua. Ada banyak contoh gubernur yang tertib sekali dalam penanganan Covid-19 di daerah mereka, Gubernur Jawa Barat, Timur, Tengah yang turun langsung di lapangan dan koordinasi setiap saat dengan tim gugus tugas,” jelas Awoitauw.
Bupati Awoitauw juga mengatakan, jika diberlakukan pembatasan berskala besar, beratnya minta ampun, apalagi tidak didukung dengan data yang kuat. Kalau ada data yang jelas, maka pemerintah provinsi bisa mempresentasikan agar langkah-langkah cepat dalam penanganan dapat dilakukan.
