Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sukses Gelar WSBK Mandalika 2023, Bukti Sinergitas Antarlembaga
loading...
Kejuaran dunia World Superbike Round II 2023 atau WSBK Mandalika 2023 bakal berlangsung pekan ini, 3-5 Maret 2023 di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Ist)
A
A
A
LOMBOK - Kejuaran dunia World Superbike Round II 2023 atau WSBK Mandalika 2023 bakal berlangsung pekan ini, 3-5 Maret 2023 di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Keberhasilan gelaran ini tidak lepas dari swasta hingga pemerintah, termasuk Bea Cukai berkomitmen menjamin kelancaran penyelenggaraan ajang balap motor internasional ini.
Mereka mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal dan prosedural untuk mendukung kesuksesan WSBK Mandalika 2023.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Hatta Wardhana mengatakan fasilitas fiskal dan prosedural dari Bea Cukai diberikan karena perhelatan WSBK Mandalika 2023 termasuk event internasional yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu,” katanya dalam siaran pers, Jumat ini.
Adapun KEK, lanjutnya, salah satunya memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Selain itu, KEK Mandalika menjadi proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014 dan telah sukses menyelenggarakan WSBK 2021 dan 2022 serta MotoGP 2022.
Selain itu merujuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 52/WBC.13/2022 tentang Penetapan KEK Mandalika sebagai Kawasan Pabean, menurut Hatta akan mempemudah dan mempercepat lalu lintas serta proses pemeriksaan barang untuk kebutuhan ajang internasional, termasuk WSBK Mandalika 2023.
Ia pun mengulas berbagai fasilitas kepabeanan yang digelontorkan Bea Cukai untuk kesuksesan ajang otomotif internasional ini.
"Bea Cukai memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang modal keperluan pembangunan infrastruktur dan event,” tambahnya.
Keberhasilan gelaran ini tidak lepas dari swasta hingga pemerintah, termasuk Bea Cukai berkomitmen menjamin kelancaran penyelenggaraan ajang balap motor internasional ini.
Mereka mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal dan prosedural untuk mendukung kesuksesan WSBK Mandalika 2023.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Hatta Wardhana mengatakan fasilitas fiskal dan prosedural dari Bea Cukai diberikan karena perhelatan WSBK Mandalika 2023 termasuk event internasional yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu,” katanya dalam siaran pers, Jumat ini.
Adapun KEK, lanjutnya, salah satunya memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Selain itu, KEK Mandalika menjadi proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014 dan telah sukses menyelenggarakan WSBK 2021 dan 2022 serta MotoGP 2022.
Selain itu merujuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 52/WBC.13/2022 tentang Penetapan KEK Mandalika sebagai Kawasan Pabean, menurut Hatta akan mempemudah dan mempercepat lalu lintas serta proses pemeriksaan barang untuk kebutuhan ajang internasional, termasuk WSBK Mandalika 2023.
Ia pun mengulas berbagai fasilitas kepabeanan yang digelontorkan Bea Cukai untuk kesuksesan ajang otomotif internasional ini.
"Bea Cukai memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang modal keperluan pembangunan infrastruktur dan event,” tambahnya.
Explore More