Anggota DPRD Jatim Minta Pemerintah Ringankan Biaya Internet Siswa
loading...
Anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin.Foto/dok
A
A
A
SURABAYA - Proses belajar mengajar tahun ajaran baru 2020/2021 masih banyak dilakukan via online atau daring. Dampak akibat pandemi COVID-19 membuat proses tatap muka menjadi minim.
Karena itu, pemerintah harus memurahkan harga kuota atau paket internet bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar. (Baca juga: ahun Ajaran Baru Dimulai, 400 Ribu Siswa SMA/SMK Ikuti MPLS Daring )
Menurut anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin, proses belajar daring juga membutuhkan biaya yang butuh perhatian pemerintah. Dia meminta agar ada keringanan bagi masyarakat yang anaknya melaksanakan proses belajar mengajar di rumah dengan metode online. “Jangan diremehkan karena pembelian kuota internet juga membutuhkan uang,” katanya, Kamis (16/7/2020).
Bakal calon bupati Sidoarjo yang akrab disapa Mas Iin itu mengatakan, setiap sekolah bisa mendata jumlah siswa yang melaksanakan belajar daring. Nantinya, Dinas Pendidikan (Dindik) akan menindaklanjuti dengan pendataan atau penganggaran. “Jika kebutuhan anggaran bisa diback-up APBD ya malah lebih baik. Apalagi APBN,” ucapnya.
Lulusan The University of Melbourne, Australia menambahkan, dengan masih meningkatnya jumlah pasien COVID-19, belajar di rumah masih menjadi alternatif yang sesuai untuk saat ini.
(Baca juga: Abaikan Physical Distancing, Kakek di Blitar Positif Covid-19 )
Di sisi lain, wali murid juga harus menyediakan fasilitas handphone atau komputer dengan kuota internet yang memadai. "Hal itu digunakan untuk belajar daring dengan metode guru berada di sekolah," imbuhnya.
Dia berharap agar penganggaran kebutuhan kuota internet bagi masyarakat kurang mampu bisa dilakukan. Harapannya, tidak ada siswa yang tidak belajar karena tidak memiliki kuota internet. “Sangat disayangkan siswanya niat belajar tapi orang tua tidak mampu beli kuota internet. Itu yang harus diperhatikan pemerintah,” jelas mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode itu..
Menurutnya, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga bisa dinaikkan oleh pemerintah. Solusi itu bisa meringankan beban siswa dan juga sekolah. “Pendidikan harus menjadi skala prioritas pemerintah untuk kemajuan bangsa,” terangnya
Karena itu, pemerintah harus memurahkan harga kuota atau paket internet bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar. (Baca juga: ahun Ajaran Baru Dimulai, 400 Ribu Siswa SMA/SMK Ikuti MPLS Daring )
Menurut anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin, proses belajar daring juga membutuhkan biaya yang butuh perhatian pemerintah. Dia meminta agar ada keringanan bagi masyarakat yang anaknya melaksanakan proses belajar mengajar di rumah dengan metode online. “Jangan diremehkan karena pembelian kuota internet juga membutuhkan uang,” katanya, Kamis (16/7/2020).
Bakal calon bupati Sidoarjo yang akrab disapa Mas Iin itu mengatakan, setiap sekolah bisa mendata jumlah siswa yang melaksanakan belajar daring. Nantinya, Dinas Pendidikan (Dindik) akan menindaklanjuti dengan pendataan atau penganggaran. “Jika kebutuhan anggaran bisa diback-up APBD ya malah lebih baik. Apalagi APBN,” ucapnya.
Lulusan The University of Melbourne, Australia menambahkan, dengan masih meningkatnya jumlah pasien COVID-19, belajar di rumah masih menjadi alternatif yang sesuai untuk saat ini.
(Baca juga: Abaikan Physical Distancing, Kakek di Blitar Positif Covid-19 )
Di sisi lain, wali murid juga harus menyediakan fasilitas handphone atau komputer dengan kuota internet yang memadai. "Hal itu digunakan untuk belajar daring dengan metode guru berada di sekolah," imbuhnya.
Dia berharap agar penganggaran kebutuhan kuota internet bagi masyarakat kurang mampu bisa dilakukan. Harapannya, tidak ada siswa yang tidak belajar karena tidak memiliki kuota internet. “Sangat disayangkan siswanya niat belajar tapi orang tua tidak mampu beli kuota internet. Itu yang harus diperhatikan pemerintah,” jelas mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode itu..
Menurutnya, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga bisa dinaikkan oleh pemerintah. Solusi itu bisa meringankan beban siswa dan juga sekolah. “Pendidikan harus menjadi skala prioritas pemerintah untuk kemajuan bangsa,” terangnya
(msd)
Explore More