HPSN 2023, Anggota DPRD DKI Kenneth Dorong Pemprov Bangun RDF Plant di Tiap Wilayah Kota
Selasa, 21 Februari 2023 - 19:53 WIB
loading...
A
A
A
"Program prioritas terkait penanggulangan banjir menjadi salah satu program unggulan PJ Gubernur Heru. Jadi saya menyarankan terkait penangangan sampah juga harus menjadi satu perhatian khusus dan serius karena masih mempunyai korelasi antara satu sama lainnya," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Menurut Kent, penanganan sampah di Jakarta diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat. Pendekatan partisipasif dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat agar sampai pada tahap bersedia terlibat dan bersedia mencoba lalu memelihara hasilnya atau participatory rural appraisal (PRA).
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI harus lebih serius lagi dalam menjalankan ketentuan memilah sampah yang tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
"Sosialisasi persoalan sampah harus kembali digalakkan di setiap kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Jadi harus dimulai dari sekarang untuk membuat satu program yang komprehensif. Semua elemen harus dilibatkan, bisa dimulai dari bawah dari tingkat RW dan RT, serta peran aktif wali kota, camat hingga lurah yang berkolaborasi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup sebagai motor penggerak supaya bisa dimaksimalkan lagi," tutur Kent.
Dia meminta Heru Budi serius dalam menangani masalah sampah. jika tidak akan membawa dampak yang sangat berbahaya di kemudian hari.
"Jadi pengelolaan sampah ini harus jelas dari hulu sampai ke hilirnya. Harus benar-benar ada satu niat yang sangat serius dari Pak Heru supaya permasalahan sampah bisa selesai dan tidak lagi menjadi suatu momok di kemudian hari. Problematika sampah yang berlarut-larut sudah terjadi dari beberapa gubernur sebelumnya tetapi tetap tidak ada solusi dan penyelesaian," katanya.
Kent meminta Pemprov DKI kembali memperkuat regulasi tentang persampahan agar komitmen dalam pengelolaan sampah dari setiap pemimpin daerah atau stakeholders terkait melalui pakta integritas atau kesepakatan bersama antarlembaga legislatif dan lembaga eksekutif serta pemangku kepentingan lainnya (masyarakat, LSM, dan dunia usaha).
"Perlu kerja keras Pemprov DKI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah yang dibagi dalam tiga langkah, yaitu sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) agar memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali sekaligus dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah," ujarnya.
Menurut Kent, penanganan sampah di Jakarta diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat. Pendekatan partisipasif dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat agar sampai pada tahap bersedia terlibat dan bersedia mencoba lalu memelihara hasilnya atau participatory rural appraisal (PRA).
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI harus lebih serius lagi dalam menjalankan ketentuan memilah sampah yang tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
"Sosialisasi persoalan sampah harus kembali digalakkan di setiap kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Jadi harus dimulai dari sekarang untuk membuat satu program yang komprehensif. Semua elemen harus dilibatkan, bisa dimulai dari bawah dari tingkat RW dan RT, serta peran aktif wali kota, camat hingga lurah yang berkolaborasi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup sebagai motor penggerak supaya bisa dimaksimalkan lagi," tutur Kent.
Dia meminta Heru Budi serius dalam menangani masalah sampah. jika tidak akan membawa dampak yang sangat berbahaya di kemudian hari.
"Jadi pengelolaan sampah ini harus jelas dari hulu sampai ke hilirnya. Harus benar-benar ada satu niat yang sangat serius dari Pak Heru supaya permasalahan sampah bisa selesai dan tidak lagi menjadi suatu momok di kemudian hari. Problematika sampah yang berlarut-larut sudah terjadi dari beberapa gubernur sebelumnya tetapi tetap tidak ada solusi dan penyelesaian," katanya.
Kent meminta Pemprov DKI kembali memperkuat regulasi tentang persampahan agar komitmen dalam pengelolaan sampah dari setiap pemimpin daerah atau stakeholders terkait melalui pakta integritas atau kesepakatan bersama antarlembaga legislatif dan lembaga eksekutif serta pemangku kepentingan lainnya (masyarakat, LSM, dan dunia usaha).
"Perlu kerja keras Pemprov DKI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah yang dibagi dalam tiga langkah, yaitu sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) agar memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali sekaligus dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
