Kadisdukcapil DKI Sebut Belum Ada Unsur Suap Dalam Kasus KTP Djoko Chandra

JAKARTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta , Dhany Sukma menuturkan, pihaknya belum menemukan ada unsur suap dalam kasus penerbitan KTP elektronik buron Kejaksaan Agung Djoko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra.

"Tidak ada informasi terkait hal itu (penyuapan)," kata Dhany saat dihubungi, Rabu (15/7/2020). Dhany pun enggan berkomentar banyak terkait penonaktifan Lurah Grogol Selatan dan dugaan penyuapan.

Dia menyebut, rilis yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa digunakan sebagai rujukan. "Sesuai rilis, itu sudah berdasarkan temuan inspektorat," tuturnya. (Baca juga; Kepemilikan e-KTP Djoko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan )

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, akibat penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian pelayanan penerbitan KTP-elektronik atas nama Joko Sugiarto Tjandra. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Minggu (12/7/2020).

“Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-elektronik tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh," ujar Gubernur Anies.

Seperti diungkapkan dalam laporan kepada Gubenur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi, pada Sabtu (11/7/2020), menyebut bahwa Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan KTP-elektronik tersebut. (Baca juga; Gubernur Anies Pecat Lurah Penerbit KTP Elektronik Djoko Tjandra )