Terima Mandat Kades se-Jatim, Gus Muhaimin: APBN Cukup Rp5 Miliar Per Desa

BLITAR - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyatakan kesiapannya untuk mengawal mandat dari para kepala desa (kades) se-Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.

Menurut Gus Muhaimin, alokasi dana desa (ADD) yang ada saat ini di kisaran Rp1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa. Seharusnya, Pemerintah mengalokasikan dari APBN sebanyak Rp5 miliar per desa per tahun.

”Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau kita berhasil membangun desa maka berhasil pulalah pembangunan nasional. Saya kok yakin APBN kita masih cukup membiayai setahun Rp5 miliar setiap desa,” ujar Gus Muhaimin, Rabu (15/2/2023).

Gus Muhaimin mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail. ”Ini semua adalah mandat yang insyallah saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat para kepala desa,” ujarnya saat menerima Mandat Desa untuk Indonesia di Rumah Cokelat, Kabupaten Blitar, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, pembangunan yang paling efektif harus dimulai dari desa. Anggaran yang dialokasikan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Bahkan, Gus Muhaimin sangat optimistis negara mampu mengalokasikan

Gus Muhaimin mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa.

"Selama 6 tahun Alokasi Dana Desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimin Republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa mutlak diperlukan, selain peningkatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada resources desa.

Dalam forum tersebut, para kades se-Jatim menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, misalnya, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Di antaranya banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial. Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

”Perlu ada pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri kami ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekonomian keluarga,” harapnya.