Ketua Forum Bela Negara Papua Minta Kado Natal Penuntasan Kasus Korupsi ke KPK
Minggu, 25 Desember 2022 - 09:43 WIB
Menurut Sarlens, Gubernur Papua selaku Kepala Pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini patut diperiksa keterkaitannya dengan banyaknya keluhan masyarakat Papua seputar penyelenggaraan PON Papua yang masih menyisakan sejumlah persoalan.
“Sebab masih banyak kejanggalan dalam penggunaan dana PON yang kami lihat, yang kami rasakan. Masih banyak pekerja-pekerja di PON XX Papua sampai dengan saat ini belum terbayarkan. Seperti tenaga relawan, tenaga kesehatan, kendaraan atau mobil yang disewakan masih banyak yang terbengkalai yang belum diselesaikan,’’ ujar Sarlens prihatin.
Selain itu, lanjut Sarlens, masih ada juga aksi pemalangan di beberapa venue PON yang dilakukan oleh warga masyarakat pemilik hak ulayat.
Baca: Mengerikan! Pria di Meranti Diserang dan Diseret Buaya saat Angkat Batang Sagu.
Hal itu mengindikasikan belum beresnya urusan pembayaran hak ulayat warga, sementara masyarakat mengetahui bahwa negara sudah mengucurkan banyak uang dari APBN untuk pembangunan aset-aset PON maupun biaya penyelenggaraan PON itu sendiri.
‘’Sehingga ini perlu diperhatikan oleh KPK. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” pinta Sarlens.
“Sebab masih banyak kejanggalan dalam penggunaan dana PON yang kami lihat, yang kami rasakan. Masih banyak pekerja-pekerja di PON XX Papua sampai dengan saat ini belum terbayarkan. Seperti tenaga relawan, tenaga kesehatan, kendaraan atau mobil yang disewakan masih banyak yang terbengkalai yang belum diselesaikan,’’ ujar Sarlens prihatin.
Selain itu, lanjut Sarlens, masih ada juga aksi pemalangan di beberapa venue PON yang dilakukan oleh warga masyarakat pemilik hak ulayat.
Baca: Mengerikan! Pria di Meranti Diserang dan Diseret Buaya saat Angkat Batang Sagu.
Hal itu mengindikasikan belum beresnya urusan pembayaran hak ulayat warga, sementara masyarakat mengetahui bahwa negara sudah mengucurkan banyak uang dari APBN untuk pembangunan aset-aset PON maupun biaya penyelenggaraan PON itu sendiri.
‘’Sehingga ini perlu diperhatikan oleh KPK. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” pinta Sarlens.
(nag)
Lihat Juga :
tulis komentar anda