Staf Ahli Presiden Minta Dana Otsus Papua Segera Dipertanggungjawabkan
Jum'at, 10 Juli 2020 - 07:20 WIB
Staf ahli Kepresidenan Laos Rumayom.Foto/Sandy Gaming
JAYAPURA - Staf ahli Kepresidenan Laos Rumayom meminta penggunaan dana Otsus Papua segera dipertanggungjawabkan untuk evaluasi pemerintah, Jumat (10/7/2020).
Hal ini dinilai penting pasalnya masa Otsus 2001-2021 akan segera berakhir. Sementara capaian penggunaan anggaran triliunan rupiah belum dipertanggungjawabkan.
Data penggunaan anggaran dan capaian kerja harus segera disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat dan pemerintah. (Baca juga: RSUD Torabelo Diterjang Banjir, Pasien Dirujuk dan Dipulangkan )
"Ini ada kebijakan Otsus secara regulasi dan ada uang, maka wajar itu uang dipakai untuk apa, jembatan berapa jembatan, sekolah berapa sekolah, atau fasilitas kesehatan ada berapa, ini wajar,"kata Laos saat ditemui awak media di Mapolda Papua.
Oleh karena itu, pihaknya mewakili pemerintah pusat meminta data penggunaan dana Otsus tersebut ke pihak Gubernur, DPR Papua dan MRP.
(Baca juga: Lempar dan Hendak Merobek Alquran Wanita Ini Ditangkap )
"Tolong sajikan data. Mengapa, karena ini pembangunan harus jalan. Terkait berhasil tidaknya Otsus harus ada data. Kalau gagal maka gagalnya dimana, dan mana datanya, kalaupun berhasil mana juga datanya. Termasuk seluruh kementrian terkait yang ada disini harus siapkan data,"tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, selama ini Otsus tidak pernah dipertanggungjawaban. Otsus memang lahir dari Politis, namun mesti rasional. Rakyat butuh pertanggungjawaban dana-dana itu termasuk pemerintah.
"Iya, kita ini provinsi dengan indek kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kita tidak boleh terlalu merendah, tapi ini rasional. Kok uangnya segini tapi yang jadi begini. Ini kita harus ngomong, biar kita bisa konsultasi dengan kementrian terkait, bisa Kementrian Keuangan, Bapenas atau kementrian lain. Apakah ada yang salah dengan perencanaan atau ada soal lainnya,"ucapnya.
"Saat ini yang kita butuh dan Urgen adalah data. Apakah Otsus ini kedepan masih perlu atau tidak dan ini ditunggu Presiden,"tutupnya.
Hal ini dinilai penting pasalnya masa Otsus 2001-2021 akan segera berakhir. Sementara capaian penggunaan anggaran triliunan rupiah belum dipertanggungjawabkan.
Data penggunaan anggaran dan capaian kerja harus segera disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat dan pemerintah. (Baca juga: RSUD Torabelo Diterjang Banjir, Pasien Dirujuk dan Dipulangkan )
"Ini ada kebijakan Otsus secara regulasi dan ada uang, maka wajar itu uang dipakai untuk apa, jembatan berapa jembatan, sekolah berapa sekolah, atau fasilitas kesehatan ada berapa, ini wajar,"kata Laos saat ditemui awak media di Mapolda Papua.
Oleh karena itu, pihaknya mewakili pemerintah pusat meminta data penggunaan dana Otsus tersebut ke pihak Gubernur, DPR Papua dan MRP.
(Baca juga: Lempar dan Hendak Merobek Alquran Wanita Ini Ditangkap )
"Tolong sajikan data. Mengapa, karena ini pembangunan harus jalan. Terkait berhasil tidaknya Otsus harus ada data. Kalau gagal maka gagalnya dimana, dan mana datanya, kalaupun berhasil mana juga datanya. Termasuk seluruh kementrian terkait yang ada disini harus siapkan data,"tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, selama ini Otsus tidak pernah dipertanggungjawaban. Otsus memang lahir dari Politis, namun mesti rasional. Rakyat butuh pertanggungjawaban dana-dana itu termasuk pemerintah.
"Iya, kita ini provinsi dengan indek kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kita tidak boleh terlalu merendah, tapi ini rasional. Kok uangnya segini tapi yang jadi begini. Ini kita harus ngomong, biar kita bisa konsultasi dengan kementrian terkait, bisa Kementrian Keuangan, Bapenas atau kementrian lain. Apakah ada yang salah dengan perencanaan atau ada soal lainnya,"ucapnya.
"Saat ini yang kita butuh dan Urgen adalah data. Apakah Otsus ini kedepan masih perlu atau tidak dan ini ditunggu Presiden,"tutupnya.
(msd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda