Cegah Korupsi Dana Otsus, Tokoh Muda Jayapura Minta Badan Khusus Pengelola yang Belum Terkontaminasi
Selasa, 22 November 2022 - 13:07 WIB
“Saya harap ke depan, dengan kehadiran KPK di tanah Papua ini, benar-benar Papua ini bisa bebas dari kasus-kasus korupsi. Jadi harapan kami sebagai generasi muda ke depannya semoga KPK bisa lebih intens lagi terus datang ke Papua, sehingga para pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan korupsi dan lain-lain ini bisa ada efek jera,” harap Jack.
Belajar dari pengalaman pengelolaan dana Otsus Jilid Satu, Jack menyarankan agar dalam pengelolaan dana Otsus Jilid Dua, pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang belum terkontaminasi praktik korupsi, sehingga dana Otsus benar-benar bisa bermanfaat optimal untuk mengangkat masyarakat Papua, baik ekonominya, kesehatannya, serta pendidikan bagi generasi mudanya.
“Untuk yang jilid dua otonomi khusus ini, saya berharap pemerintah benar-benar bisa melibatkan stakeholder atau, khususnya untuk Papua ini kita punya sumber daya manusia yang belum terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti korupsi itu,” pinta Jack.
Bahkan lebih ekstrim lagi, Jack minta stakeholder yang pernah mengelola dana Otsus Jilid Satu tidak perlu dilibatkan lagi karena dikhawatirkan praktik korupsi yang akan kembali terulang.
“Untuk mereka-mereka yang sudah kelola anggaran otonomi khusus tahap satu, saya pikir tidak perlu dilibatkan lagi. Karena sudah pintar (korupsi) di jilid satu, jilid dua dia lebih gampang lagi, lebih pintar lagi, begitu,” ujar Jack Puraro.
Jack juga mempertanyakan, banyak pejabat birokrasi pengelola dana Otsus hartanya berlimpah ketimbang birokrat yang tidak terkait pengelolaan uang Otsus.
“Ini perilaku-perilaku korupsi di para birokrat, kita bisa lihat perbedaan antara para birokrat yang mengelola dana anggaran Otsus dengan yang tidak mengelola anggaran Otsus. Pangkat dan eselon sama, tetapi yang kelola otonomi khusus ini harta kekayaannya melimpah ruah dibandingkan dengan yang tidak mengelola otonomi khusus,” ujar Jack.
Belajar dari pengalaman pengelolaan dana Otsus Jilid Satu, Jack menyarankan agar dalam pengelolaan dana Otsus Jilid Dua, pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang belum terkontaminasi praktik korupsi, sehingga dana Otsus benar-benar bisa bermanfaat optimal untuk mengangkat masyarakat Papua, baik ekonominya, kesehatannya, serta pendidikan bagi generasi mudanya.
“Untuk yang jilid dua otonomi khusus ini, saya berharap pemerintah benar-benar bisa melibatkan stakeholder atau, khususnya untuk Papua ini kita punya sumber daya manusia yang belum terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti korupsi itu,” pinta Jack.
Bahkan lebih ekstrim lagi, Jack minta stakeholder yang pernah mengelola dana Otsus Jilid Satu tidak perlu dilibatkan lagi karena dikhawatirkan praktik korupsi yang akan kembali terulang.
“Untuk mereka-mereka yang sudah kelola anggaran otonomi khusus tahap satu, saya pikir tidak perlu dilibatkan lagi. Karena sudah pintar (korupsi) di jilid satu, jilid dua dia lebih gampang lagi, lebih pintar lagi, begitu,” ujar Jack Puraro.
Jack juga mempertanyakan, banyak pejabat birokrasi pengelola dana Otsus hartanya berlimpah ketimbang birokrat yang tidak terkait pengelolaan uang Otsus.
“Ini perilaku-perilaku korupsi di para birokrat, kita bisa lihat perbedaan antara para birokrat yang mengelola dana anggaran Otsus dengan yang tidak mengelola anggaran Otsus. Pangkat dan eselon sama, tetapi yang kelola otonomi khusus ini harta kekayaannya melimpah ruah dibandingkan dengan yang tidak mengelola otonomi khusus,” ujar Jack.
Lihat Juga :