Sebar Bidan Kelurahan, Semua Ibu Hamil akan Dites Swab
Rabu, 08 Juli 2020 - 19:15 WIB
Pemkot Surabaya menerjunkan bidan kelurahan untuk melakukan tes swab ibu hamil.Foto/ilustrasi
SURABAYA - Kondisi pusat layanan kesehatan di Kota Pahlawan terus dibanjiri pasien COVID-19. Kondisi itu tentu tak menguntungkan bagi ibu hamil yang ingin merasakan pelayanan pemeriksaan kehamilan serta proses persalinan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, kondisi ibu hamil pun dalam beberapa bulan terakhir ini ada yang positif COVID-19. Pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan ibu hamil benar-benar bebas dari virus, pihaknya juga melakukan pemeriksaan swab ketika kandungan sudah memasuki minggu ke-37.
Tes swab sendiri dilakukan kepada semua ibu hamil, baik mereka yang tergolong risiko tinggi maupun risiko rendah. (Baca juga: Rapid Test Ibu Hamil Mulai Dilakukan, Reaktif Langsung Diisolasi )
“Kalau dia sudah di rumah sakit, maka pihak rumah sakit yang melakukan. Nanti ada koordinasi antara rumah sakit dengan Dinkes terkait swab-nya, kita beri VTM (Virus Transfer Media). Selanjutnya (sampel) kita kirim ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), sehingga tidak ada biaya,” kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (8/7/2020).
Ia melanjutkan, ibu hamil juga tidak perlu bingung dan cemas dengan biaya perawatan atau persalinan di rumah sakit. Sebab, pemkot telah bekerjasama dengan beberapa RSIA dan RSU rujukan. Jika ibu hamil itu berasal dari keluarga tidak mampu dan belum memiliki BPJS, keluarganya bisa mengurus SKM (Surat Keterangan Miskin) ke pihak RT/RW setempat.
“Kalau dia tidak memiliki BPJS dan tidak mampu dia bisa minta SKM. Dia bisa daftar melalui RT/RW, kemudian diverifikasi kelurahan dan Dinsos (Dinsos). Begitu keluar SKM tidak lama kemudian kita daftarkan ke PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.
(Baca juga: BPJAMSOSTEK Lindungi Tenaga Pendidik LP Ma’arif NU Jatim )
Feny juga berharap kepada warga yang merasa kurang mampu ini agar jauh-jauh hari sebelumnya bisa mendaftar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) kepada RT/RW setempat, untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan gratis. Hal ini untuk mengantisipasi biaya perawatan di rumah sakit jika sewaktu-waktu mengalami sakit.
“Walau kita tidak menginginkan itu (sakit). Sehingga pada saat dia sakit, atau pada saat ibu hamil yang akan melahirkan itu bisa langsung terlayani. Intinya adalah kalau dia warga Surabaya, Insya Allah tidak ada masalah,” ucapnya.
Berbagai upaya lain untuk menekan angka kematian ibu dan bayi juga terus dilakukan Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan tenaga Bidan Kelurahan (Bikel). Menariknya, pemantauan kondisi kesehatan bumil melalui bikel ini sebenarnya sudah lama diterapkan pemkot sebelum adanya COVID-19.
“Bikel ini tersebar di 154 wilayah kelurahan di Surabaya. Mereka inilah yang bertanggung jawab terhadap kondisi ibu-ibu hamil yang ada di wilayahnya. Dia mulai dari ANC-nya (Antenatal care) itu dia pantau, di mana bumil mau melahirkan itu juga sudah tercatat,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, kondisi ibu hamil pun dalam beberapa bulan terakhir ini ada yang positif COVID-19. Pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan ibu hamil benar-benar bebas dari virus, pihaknya juga melakukan pemeriksaan swab ketika kandungan sudah memasuki minggu ke-37.
Tes swab sendiri dilakukan kepada semua ibu hamil, baik mereka yang tergolong risiko tinggi maupun risiko rendah. (Baca juga: Rapid Test Ibu Hamil Mulai Dilakukan, Reaktif Langsung Diisolasi )
“Kalau dia sudah di rumah sakit, maka pihak rumah sakit yang melakukan. Nanti ada koordinasi antara rumah sakit dengan Dinkes terkait swab-nya, kita beri VTM (Virus Transfer Media). Selanjutnya (sampel) kita kirim ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), sehingga tidak ada biaya,” kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (8/7/2020).
Ia melanjutkan, ibu hamil juga tidak perlu bingung dan cemas dengan biaya perawatan atau persalinan di rumah sakit. Sebab, pemkot telah bekerjasama dengan beberapa RSIA dan RSU rujukan. Jika ibu hamil itu berasal dari keluarga tidak mampu dan belum memiliki BPJS, keluarganya bisa mengurus SKM (Surat Keterangan Miskin) ke pihak RT/RW setempat.
“Kalau dia tidak memiliki BPJS dan tidak mampu dia bisa minta SKM. Dia bisa daftar melalui RT/RW, kemudian diverifikasi kelurahan dan Dinsos (Dinsos). Begitu keluar SKM tidak lama kemudian kita daftarkan ke PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.
(Baca juga: BPJAMSOSTEK Lindungi Tenaga Pendidik LP Ma’arif NU Jatim )
Feny juga berharap kepada warga yang merasa kurang mampu ini agar jauh-jauh hari sebelumnya bisa mendaftar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) kepada RT/RW setempat, untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan gratis. Hal ini untuk mengantisipasi biaya perawatan di rumah sakit jika sewaktu-waktu mengalami sakit.
“Walau kita tidak menginginkan itu (sakit). Sehingga pada saat dia sakit, atau pada saat ibu hamil yang akan melahirkan itu bisa langsung terlayani. Intinya adalah kalau dia warga Surabaya, Insya Allah tidak ada masalah,” ucapnya.
Berbagai upaya lain untuk menekan angka kematian ibu dan bayi juga terus dilakukan Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan tenaga Bidan Kelurahan (Bikel). Menariknya, pemantauan kondisi kesehatan bumil melalui bikel ini sebenarnya sudah lama diterapkan pemkot sebelum adanya COVID-19.
“Bikel ini tersebar di 154 wilayah kelurahan di Surabaya. Mereka inilah yang bertanggung jawab terhadap kondisi ibu-ibu hamil yang ada di wilayahnya. Dia mulai dari ANC-nya (Antenatal care) itu dia pantau, di mana bumil mau melahirkan itu juga sudah tercatat,” katanya.
(msd)
tulis komentar anda