Ratusan Warga Demo Minta Pemdes Transparan Kelola Dana Desa
Rabu, 08 Juli 2020 - 13:47 WIB
Ratusan warga Desa Montongbaan Selatan, kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, melakukan aksi unjuk rasa terkait dana desa. Foto/iNews TV/Ramli Nurawang
LOMBOK - Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Montongbaan Selatan, Rabu (8/7/2020).
(Baca juga: Aktivitas Merapi Meningkat, Evakuasi Pengungsi Disiapkan )
Mereka mendesak Pemerintah Desa Montongbaan Selatan, transparan mengelola dana desa termasuk data penerima bantuan sosial COVID-19. "Dana bansos COVID-19 datanya tidak transparan. Buktinya apa, ada warga yang lebih layak mendapat tapi tidak dapat sama sekali," ungkap Kordum Aksi, Muhtar Kholidi.
Tak hanya itu, Kata Kholidi, pengelolaan dana BUMDes yang disuntikkan modal ratusan juta dari dari dana desa, hingga kini belum terlihat hasilnya. Padahal banyak usaha yang dilaksanakan BUMDes tidak jelas manfaat untuk masyarakat. "BUMDes yang tujuannya memberdayakan ekonomo masyarakat, hasilnya nol persen," imbuhnya.
(Baca juga: COVID-19 di Jatim Menggila, PSBB dan Lockdown Kecamatan Jadi Opsi )
Usai berorasi, perwakilan peserta aksi diterima Kepala Desa Montongbaan Selatan, Jumaseh, dan Camat Sikur, Lalu Putra. Di depan perwakilan pengunjuk rasa, Jumaseh menjelaskan soal bansos COVID-19 yang dituding tidak transparan oleh pengunjuk rasa.
Proses pendataan, Jelasnya sangat mendesak dan waktu yang diberikan sangat terbatas sehingga dirinya bersama BPD, dan kepala dusun, mengambil langkah cepat tanpa musyawarah di tingkat dusun.
"Misalnya gemilang diberikan sampai batas waktu 24 jam. Kami tidak bisa turun ke dusun musyawarah karena terdesak waktu. Akhirnya kami diskusi dengan BPD memanggil kepala dusun," terang Jumaseh.
(Baca juga: Minta Paksa 30% Persen Dana Desa Jadi Motif Kerusuhan di Madina )
Namun demikian, pihaknya siap melakukan perbaikan termasuk apa yang disampaikan peserta aksi. "Aspirasi ini jadi bahan kami untuk melakukan perbaikan ke depan, dan akan kami koordinasikan ini secepatnya," tegasnya.
Sempat terjadi adu mulut antara perwakilan peserta aksi dengan pengelola BUMDes, namun akhirnya keduanya bisa menahan diri dengan secara bergantian memberikan argumentasinya soal pengelolaan BUMDes.
Setelah mendapat penjelasan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polsek Sikur dan Polres Lombok Timur.
(Baca juga: Aktivitas Merapi Meningkat, Evakuasi Pengungsi Disiapkan )
Mereka mendesak Pemerintah Desa Montongbaan Selatan, transparan mengelola dana desa termasuk data penerima bantuan sosial COVID-19. "Dana bansos COVID-19 datanya tidak transparan. Buktinya apa, ada warga yang lebih layak mendapat tapi tidak dapat sama sekali," ungkap Kordum Aksi, Muhtar Kholidi.
Tak hanya itu, Kata Kholidi, pengelolaan dana BUMDes yang disuntikkan modal ratusan juta dari dari dana desa, hingga kini belum terlihat hasilnya. Padahal banyak usaha yang dilaksanakan BUMDes tidak jelas manfaat untuk masyarakat. "BUMDes yang tujuannya memberdayakan ekonomo masyarakat, hasilnya nol persen," imbuhnya.
(Baca juga: COVID-19 di Jatim Menggila, PSBB dan Lockdown Kecamatan Jadi Opsi )
Usai berorasi, perwakilan peserta aksi diterima Kepala Desa Montongbaan Selatan, Jumaseh, dan Camat Sikur, Lalu Putra. Di depan perwakilan pengunjuk rasa, Jumaseh menjelaskan soal bansos COVID-19 yang dituding tidak transparan oleh pengunjuk rasa.
Proses pendataan, Jelasnya sangat mendesak dan waktu yang diberikan sangat terbatas sehingga dirinya bersama BPD, dan kepala dusun, mengambil langkah cepat tanpa musyawarah di tingkat dusun.
"Misalnya gemilang diberikan sampai batas waktu 24 jam. Kami tidak bisa turun ke dusun musyawarah karena terdesak waktu. Akhirnya kami diskusi dengan BPD memanggil kepala dusun," terang Jumaseh.
(Baca juga: Minta Paksa 30% Persen Dana Desa Jadi Motif Kerusuhan di Madina )
Namun demikian, pihaknya siap melakukan perbaikan termasuk apa yang disampaikan peserta aksi. "Aspirasi ini jadi bahan kami untuk melakukan perbaikan ke depan, dan akan kami koordinasikan ini secepatnya," tegasnya.
Sempat terjadi adu mulut antara perwakilan peserta aksi dengan pengelola BUMDes, namun akhirnya keduanya bisa menahan diri dengan secara bergantian memberikan argumentasinya soal pengelolaan BUMDes.
Setelah mendapat penjelasan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polsek Sikur dan Polres Lombok Timur.
(eyt)
tulis komentar anda