Legislatif Desak Pemkab Kobar Optimalkan PAD dari Sektor Pertambangan

"Oleh karenanya pemerintah daerah harus memanggil para pengusaha tambang untuk membuat MoU atau perjanjian agar mereka taat sebagai wajib pajak dan wajib memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Ini tentu perlu pengawasan ekstra," imbuh legislator Fraksi Nasdem ini.

Dia menambahkan PAD dari sektor pajak pertambangan ini perlu ditingkatkan mengingat di tahun yang akan datang Indonesia pada umumnya bakal menghadapi masa resesi.

"Untuk menghadapi inflasi global (resesi), Pemkab Kobar harus lebih giat untuk meningkatkan PAD. Karena untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat baik infrastruktur kesehatan pendidikan sosial dan ekonomi pendapatan daerah harus di tingkatkan untuk mencukupi belanja daerah," tukasnya.

Baca: Digerebek Polisi, Sejumlah Bandar Narkoba Terjun ke Sungai Belawan.

Ia mengutarakan, persoalan ini sejatinya sudah berulang kali disampaikan dalam rapat pembahasan di DPRD. Ia berharap pemerintah daerah memiliki komitmen agar target PAD bisa segera tercapai.

"Dalam beberapa rapat APBD kita sudah sampaikan untuk mengejar target di beberapa sektor pajak dan retribusi. Kita soroti pajak mineral bukan logam dan batuan," pungkasnya.