Dewan Minta Pemkot Makassar Percepat Realisasi Insentif Tenaga Medis
Minggu, 05 Juli 2020 - 14:17 WIB
DPRD Makassar minta Pemkot untuk segera realisasikan insentif tenaga medis. Foto: Sindonews/dok
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar , meminta meminta pemerintah kota (Pemkot) Makassar memepercepat realisasi tunjangan COVID-19 kepada tenaga medis.
Pasalnya ada ketakutan hal ini dapat berdampak langsung terhadap penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Belakanagan isu tersebut kian mencuat setelah salah satu RS merumahkan sebanyak 175 karyawannya lantaran merasa tidak mampu lagi menggaji mereka.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Saharuddin Said menjelaskan bahwa, harus ada upaya signifiakan dari pemkot dalam mengawal hal ini hingga ke pusat.
"Dari pihak pemerintah, kalau misalkan itu ada dan sudah bisa dikeluarkan, silahkan melapor cepat, pemerintah khususnya dinas sosial kan bisa menyurat ke kementerian untuk segera menurunkan dana-dana kesehatan itu," ujarnya.
Apalagi hal ini memang telah lama dibicarakan oleh pemerintah pusat sendiri, dimana tenaga medis dipastikan menerima tunjangan khusus tersebut namun memang hingga kini masih belum cair.
Dia menganggap, gelombang protes tenaga medis tersebut adalah hal yang wajar karena sudah menjadi hak mereka untuk memeperoleh hal itu. Apalagi jika berbicara mengenai gaji pokok ataupun THR sendiri.
"Wajar mereka demo, yang mereka demokan hak-hak mereka saja, mereka dan keluarganya tentu butuh makan, kebutuhan juga tidak mungkin serta merta di-stop kita sangat paham dengan kondisi itu dan saya juga men-support kalau misalkan meteka berteriak tentang hak itu," tuturnya.
Diketahui sebanyak 175 karyawan yang sebagian besar didominasi tenaga medis dari RS Faisal sempat menyuarakan protes mereka, lantaran pihak RS dianggapnya menyalahgunakan kucuran anggaran yang ditaksir sebesar Rp50 milliar.
Pasalnya ada ketakutan hal ini dapat berdampak langsung terhadap penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Belakanagan isu tersebut kian mencuat setelah salah satu RS merumahkan sebanyak 175 karyawannya lantaran merasa tidak mampu lagi menggaji mereka.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Saharuddin Said menjelaskan bahwa, harus ada upaya signifiakan dari pemkot dalam mengawal hal ini hingga ke pusat.
"Dari pihak pemerintah, kalau misalkan itu ada dan sudah bisa dikeluarkan, silahkan melapor cepat, pemerintah khususnya dinas sosial kan bisa menyurat ke kementerian untuk segera menurunkan dana-dana kesehatan itu," ujarnya.
Apalagi hal ini memang telah lama dibicarakan oleh pemerintah pusat sendiri, dimana tenaga medis dipastikan menerima tunjangan khusus tersebut namun memang hingga kini masih belum cair.
Dia menganggap, gelombang protes tenaga medis tersebut adalah hal yang wajar karena sudah menjadi hak mereka untuk memeperoleh hal itu. Apalagi jika berbicara mengenai gaji pokok ataupun THR sendiri.
"Wajar mereka demo, yang mereka demokan hak-hak mereka saja, mereka dan keluarganya tentu butuh makan, kebutuhan juga tidak mungkin serta merta di-stop kita sangat paham dengan kondisi itu dan saya juga men-support kalau misalkan meteka berteriak tentang hak itu," tuturnya.
Diketahui sebanyak 175 karyawan yang sebagian besar didominasi tenaga medis dari RS Faisal sempat menyuarakan protes mereka, lantaran pihak RS dianggapnya menyalahgunakan kucuran anggaran yang ditaksir sebesar Rp50 milliar.
tulis komentar anda