Selamat, 9.838 Warga HSU Terima Bantuan Langsung Tunai BBM
Kamis, 06 Oktober 2022 - 12:51 WIB
Foto: Doc. Pemkab Hulu Sungai Utara
AMUNTAI - Ribuan warga dari keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) atas permasalahan inflasi daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU, Husari Abdi didamping Plt Kepala Dinas Sosial HSU, Muhammad Zaky Mubarak menyerahkan secara simbolis kepada 9.838 KPM, di Aula Dinas Sosial HSU, Rabu (5/10/2022).
Adapun bantuan tersebut bersumber dari alokasi dana APBD Perubahan tahun anggaran 2022 mencapai Rp 5.9 miliar untuk 9.838 KPM.
Husairi Abdi mengatakan, bantuan ini diberikan dalam rangka mengurangi beban masyarakat akibak dampat kenaikan lonjakan BBM dan inflasi daerah. Serta upaya untuk menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten HSU.
"Jumlahnya Rp 600 ribu, per KPM per bulan." ucap Husairi saat memberikan sambutan.
Sedangkan untuk penerima bantuan dari Pemerintah Daerah ini adalah KPM yang belum pernah terdaftar penerima saluran bantuan lain.
"Ini berbeda dari bantuan sosial terdahulul, kerena ini murni betul -betul yang terdata dari Lurah dan Kepala Desa setempat yang belum terakomodir mendapatkan bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Husairi juga mengingatkan, kepada seluruh lurah dan kepala desa tidak diperbolehkan melakukan pemotongan BLT dengan alasan apapun.
"Bahwa penyaluran ini tidak pemotongan (BLT) kepada masyarakat," tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU, Husari Abdi didamping Plt Kepala Dinas Sosial HSU, Muhammad Zaky Mubarak menyerahkan secara simbolis kepada 9.838 KPM, di Aula Dinas Sosial HSU, Rabu (5/10/2022).
Adapun bantuan tersebut bersumber dari alokasi dana APBD Perubahan tahun anggaran 2022 mencapai Rp 5.9 miliar untuk 9.838 KPM.
Husairi Abdi mengatakan, bantuan ini diberikan dalam rangka mengurangi beban masyarakat akibak dampat kenaikan lonjakan BBM dan inflasi daerah. Serta upaya untuk menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten HSU.
"Jumlahnya Rp 600 ribu, per KPM per bulan." ucap Husairi saat memberikan sambutan.
Sedangkan untuk penerima bantuan dari Pemerintah Daerah ini adalah KPM yang belum pernah terdaftar penerima saluran bantuan lain.
"Ini berbeda dari bantuan sosial terdahulul, kerena ini murni betul -betul yang terdata dari Lurah dan Kepala Desa setempat yang belum terakomodir mendapatkan bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Husairi juga mengingatkan, kepada seluruh lurah dan kepala desa tidak diperbolehkan melakukan pemotongan BLT dengan alasan apapun.
"Bahwa penyaluran ini tidak pemotongan (BLT) kepada masyarakat," tegasnya.
tulis komentar anda