Tim Pakar Susun Pedoman Pencegahan COVID-19 Berbasis Masyarakat di Sulsel
Kamis, 02 Juli 2020 - 19:02 WIB
Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Sulsel dan Dinas Kesehatan Sulsel menyusu draf pedoman pencegahan COVID-19 berbasis masyarakat. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Tim Konsultan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan bersama Dinas Kesehatan, menyusun Pedoman Pencegahan COVID-19 Berbasis Masyarakat.
Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas Sulsel Prof Ridwan Amiruddin mengungkapkan, kunci penanganan COVID-19 mesti ada pelibatan masyarakat. Olehnya dipandang perlu membuat pedoman pengendalian virus corona yang berbasis masyarakat serta memiliki payung hukum mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
"Pembehasan final draf tentang pedoman pengendalin COVID-19 berbasis masyarakat yang akan menjadi draf gubernur untuk menjadi acuan daerah untuk mengembangkan perda atau perwali," ungkap Prof Ridwan, Rabu (1/7/2020).
Perlu kebijakan kata Prof Ridwan, penting untuk mengatur terlaksananya protokol kesehatan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kultur masyarakat. Serta implementasi konsep Trisula dengan melakukan tracing, testing dan edukasi.
Pedoman ini akan menjadi acuan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan pengertian lokal di wilayah masing-masing untuk mengatur protokol kesehatan.
"Intinya, konsep trisula mampu di implementasikan setiap daerah" katanya.
Prof Syafri yang juga tim pakar mengatakan, pedoman yang menjadi acuan pemeritah daerah ini memiliki konsekuasi bagi yang tidak menjalankan standar protokol COVID-19 dengan memberikan sanksi tegas.
"Pedoman protokol kesehatan ini akan menjadi pedoman peraturan wali kota atau bupati Se-Sulawesi Selatan dengan tentunya akan ada konsekuensi dan sanksi bagi yang tidak menjalankan protokol kesehata," katanya.
Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas Sulsel Prof Ridwan Amiruddin mengungkapkan, kunci penanganan COVID-19 mesti ada pelibatan masyarakat. Olehnya dipandang perlu membuat pedoman pengendalian virus corona yang berbasis masyarakat serta memiliki payung hukum mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
"Pembehasan final draf tentang pedoman pengendalin COVID-19 berbasis masyarakat yang akan menjadi draf gubernur untuk menjadi acuan daerah untuk mengembangkan perda atau perwali," ungkap Prof Ridwan, Rabu (1/7/2020).
Perlu kebijakan kata Prof Ridwan, penting untuk mengatur terlaksananya protokol kesehatan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kultur masyarakat. Serta implementasi konsep Trisula dengan melakukan tracing, testing dan edukasi.
Pedoman ini akan menjadi acuan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan pengertian lokal di wilayah masing-masing untuk mengatur protokol kesehatan.
"Intinya, konsep trisula mampu di implementasikan setiap daerah" katanya.
Prof Syafri yang juga tim pakar mengatakan, pedoman yang menjadi acuan pemeritah daerah ini memiliki konsekuasi bagi yang tidak menjalankan standar protokol COVID-19 dengan memberikan sanksi tegas.
"Pedoman protokol kesehatan ini akan menjadi pedoman peraturan wali kota atau bupati Se-Sulawesi Selatan dengan tentunya akan ada konsekuensi dan sanksi bagi yang tidak menjalankan protokol kesehata," katanya.
tulis komentar anda