Pemerintah Alokasikan Dana Stimulus Pemulihan Pariwisata Rp3,8 Triliun
Kamis, 02 Juli 2020 - 16:10 WIB
Pemerintah mengucurkan dana stimulus untuk pemulihan pariwisata sebesar Rp3,8 triliun.Foto/dok
BANDUNG - Pemerintah telah menyiapkan dana stimulus pemulihan pariwisata nasional sebesar Rp3,8 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat segera merecoveri pariwisata nasional seiring diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Kosmas Harefa mengatakan, dana Rp3,8 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata. Tujuannya sebagai stimulus dana pemulihan ekonomi nasional untuk membangun destinasi berkualitas.
"Pemerintah juga menstimulasi perjalanan wisata domestik dengan meluncurkan program wisata In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epic Sale. Tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari wisata domestik yang semula hanya 55% menjadi 70%," kata Asdep Kosmas dalam siaran persnya, Kamis (2/7/2020).
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan protokol kesehatan covid-19 di destinasi-destinasi wisata berbasis alam di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal di era kenormalan baru.
(Baca juga: Terdampak Pandemi COVID-19, Kinerja Ekspor Jabar Terus Melorot )
"Protokol kesehatan itu nanti diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia paska covid-19," kata Asdep Kosmas.
Menurut dia, destinasi wisata berbasis alam memiliki risiko penularan yang lebih rendah dibanding dengan destinasi wisata di perkotaan yang biasanya mengundang kerumunan orang. Meski demikian, Asdep Kosmas tidak ingin risiko penularan yang minim ini disepelekan.
Sementara itu, survei yang dilakukan Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2% pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93% responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.
(Baca juga: Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, PLN Perluas Jaringan ke Daerah Pelosok KBB )
Kerugian yang timbul akibat covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44% pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26% dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.
Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Kosmas Harefa mengatakan, dana Rp3,8 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata. Tujuannya sebagai stimulus dana pemulihan ekonomi nasional untuk membangun destinasi berkualitas.
"Pemerintah juga menstimulasi perjalanan wisata domestik dengan meluncurkan program wisata In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epic Sale. Tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari wisata domestik yang semula hanya 55% menjadi 70%," kata Asdep Kosmas dalam siaran persnya, Kamis (2/7/2020).
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan protokol kesehatan covid-19 di destinasi-destinasi wisata berbasis alam di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal di era kenormalan baru.
(Baca juga: Terdampak Pandemi COVID-19, Kinerja Ekspor Jabar Terus Melorot )
"Protokol kesehatan itu nanti diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia paska covid-19," kata Asdep Kosmas.
Menurut dia, destinasi wisata berbasis alam memiliki risiko penularan yang lebih rendah dibanding dengan destinasi wisata di perkotaan yang biasanya mengundang kerumunan orang. Meski demikian, Asdep Kosmas tidak ingin risiko penularan yang minim ini disepelekan.
Sementara itu, survei yang dilakukan Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2% pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93% responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.
(Baca juga: Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, PLN Perluas Jaringan ke Daerah Pelosok KBB )
Kerugian yang timbul akibat covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44% pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26% dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.
Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
(msd)
tulis komentar anda