Lurah Diusulkan Memiliki Biaya Operasional

GUNUNGKIDUL - Hingga kini petunjuk penggunaan dana desa (DD) dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) untuk berbagai kegiatan di pemerintah desa atau kelurahan tidak menyertakan biaya operasional (BOP) bagi lurah. Hal inilah yang menjadikan situasi kesenjangan dengan pemerintah di atasnya

Kondisi ini menjadi perhatian sendiri dari kalangan anggota DPRD di Gunungkidul . Usulan adanya BOP menjadi hal yang harus dipikirkan Pemkab Gunungkidul.

"Lurah sebenarnya harus memiliki BOP demi kelancaran kegiatan dalam mengkoordinir pembangunan di desa ," ungkap Anggota Fraksi PAN DPRD Gunungkidul Supriyadi kepada SINDOnews, Kamis (2/7/2020).



Dijelaskannya, selama ini lurah bersama tokoh masyarakat sudah menjalankan kegiatan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian tidak dukungan BOP untuk proses koordinasi dan mendukung kegiatan seorang lurah. Padahal bupati, wakil bupati pimpinan DPRD, kepala dinas hingga camat memiliki BOP.

"BOP itu sangat penting, bisa untuk kelancaran kegiatan. Karena tugas lurah itu berat. Mereka wajar jika didukung BOP untuk melancarkan aktivitas," kata Ketua Komisi D ini.(Baca juga : Sudah Dicopot, Mantan Ketua Bawaslu Gunungkidul Masih Berdinas )

Diakuinya hingga saat ini perlu desakan ke pemerintah pusat berkaitan dengan BOP ini. Jika mengandalkan dana dari Pemkab Gunungkidul, dia yakin tidak mampu."Maka perlu usulan ke pusat berkaitan BOP ini, " tandas Supriyadi.

Usulan polistisi PAN juga sempat disinggung Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar beberapa waktu saat bertemu dengan para Lurah se- Gunungkidul. Menurut Abdul Halim, Kemendes PDTT sedang menggodok BOP bagi kepala desa tersebut.

"Kami mohon didoakan semoga bisa disetujui Menteri keuangan," ungkap Abdul Halim dalam temu wicara di Telaga Jonge Semanu yang difasilitasi Rektor UNY, Sutrisna Wibawa, Sabtu (27/6 /2020) lalu.

Ketua Solidaritas Lurah se- Gunungkidul Heri Yulianto menyatakan, BOP memang menjadi bagian yang penting untuk kegiatan lurah. Untuk itu, semua membutuhkan goodwill atau itikad baik dari pemerintah untuk memperhatikan garda depan pemerintah.

"Kami berhadapan langsung dengan masyarakat, harus mengamankan dan menyosialisasikan kebijakan, harapan kami ya lurah memiliki BOP atau istilah lainnya," ulasnya.