Pemerintah Pastikan Bansos COVID-19 Juga untuk Kaum Disabilitas
Senin, 27 April 2020 - 10:13 WIB
Dalam raker dengan Mensos, kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, pihaknya meminta semua elemen fokus selamatkan perut rakyat. Dari laporan Mensos, ada 200.000 sembako untuk Jakarta kemudian ada tambahan lagi bantuan bahan pokok nontunai dari 15,2 juta KK (kepala keluarga) jadi 20 juta KK, ada penambahan 4,8 juta KK.
"Ada juga yang dapat BLT (bantuan langsung tunai) di luar yang sudah dapat bansos dan bahan pokok tadi, ada BLT bagi yang mungkin yang kena PHK, ojek online, yang selama ini enggak miskin menjadi miskin,” kata Yandri Susanto saat dihubungi kemarin.
Yandri melihat jumlah bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak cukup. Untuk itu, dia meminta Mensos, kepala-kepala daerah, dan termasuk Presiden Joko Widodo untuk terus memperbarui data penerima bansos itu. Perangkat desa seperti RT, RW dan kepala desa atau lurah tidak boleh menutup mata dan mengabaikan masyarakat yang belum menerima bantuan.
“Kalau itu belum cukup, coba dana pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, kemudian pembangunan bandara, dermaga, jalan, perjalanan dinas dialokasikan untuk perut rakyat ini dulu. Karena untuk masalah perut enggak bisa dinegosiasikan atau ditunda-tunda,” desaknya.
"Ada juga yang dapat BLT (bantuan langsung tunai) di luar yang sudah dapat bansos dan bahan pokok tadi, ada BLT bagi yang mungkin yang kena PHK, ojek online, yang selama ini enggak miskin menjadi miskin,” kata Yandri Susanto saat dihubungi kemarin.
Yandri melihat jumlah bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak cukup. Untuk itu, dia meminta Mensos, kepala-kepala daerah, dan termasuk Presiden Joko Widodo untuk terus memperbarui data penerima bansos itu. Perangkat desa seperti RT, RW dan kepala desa atau lurah tidak boleh menutup mata dan mengabaikan masyarakat yang belum menerima bantuan.
“Kalau itu belum cukup, coba dana pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, kemudian pembangunan bandara, dermaga, jalan, perjalanan dinas dialokasikan untuk perut rakyat ini dulu. Karena untuk masalah perut enggak bisa dinegosiasikan atau ditunda-tunda,” desaknya.
(don)
tulis komentar anda