Dirjen HAM Kemenkumham Puji Pembinaan Napi di Lapas Makassar
Rabu, 10 Agustus 2022 - 18:09 WIB
Dirjen HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi, memantau pemenuhan hak pembinaan narapidana di Lapas Makassar di sela kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (10/8/2022). Foto/Dok Kemenkumham Sulsel
MAKASSAR - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham RI, Mualimin Abdi, memantau pemenuhan hak pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Makassar di sela kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (10/8/2022).
Dirjen Mualimin memuji kehadiran industri garmen di dalam Lapas Makassar sebagai bagian dari sarana pembinaan kemandirian produktif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal itu tentunya akan menjadi bekal keterampilan bagi WBP setelah bebas nanti. Selain itu dapat menjadi penghasilan tambahan atas jasa pengerjaan pesanan produksi garmen.
Terkait layanan publik, Lapas Makassar telah memenuhi kebutuhan fasilitas sarana Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), baik bagi WBP maupun layanan kunjungan. Mulai dari ketersediaan sarana ibadah, ruang menyusui dan bermain anak untuk kunjungan, ketersedian alat bantu bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti jalan landai, kursi roda, tongkat, marka difabel, hingga loket khusus difabel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan , Liberti Sitinjak, pada kesempatan itu menjelaskan Industri Garmen Lapas Makassar telah beroperasi sejak Juli 2020. Sejauh ini, telah mempekerjakan 80 orang WBP yang sebelumnya telah diberikan pelatihan dan melalui proses asesmen.
Ia menyebut Maret lalu berhasil memproduksi 2.000 baju kaos untuk WBP UPT Lapas dan Rutan di Sulsel. Selain dipasarkan di internal, hasil produksi garmen juga dipasarkan ke mitra kerja sama dan masyarakat umum melalui online shop dan butik. Jenis pesanan beragam, seperti APD (Alat Pelindung Diri) tenaga medis, baju casual wanita, seragam sekolah, almamater perguruan tinggi, jaket, dan kaos partai.
Selain industri garmen, program pembinaan kemandirian lainnya yang telah berjalan diantaranya budidaya Ikan lele, pabrik roti, laundry, pabrik tempe, dan burung puyuh.
Turut hadir dalam kunjungan Dirjen HAM yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Lapas Makassar Hernowo, Kabid HAM Utary Sukmawati Syarif, dan sejumlah Kepala UPT P emasyarakatan Sulsel.
Dirjen Mualimin memuji kehadiran industri garmen di dalam Lapas Makassar sebagai bagian dari sarana pembinaan kemandirian produktif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal itu tentunya akan menjadi bekal keterampilan bagi WBP setelah bebas nanti. Selain itu dapat menjadi penghasilan tambahan atas jasa pengerjaan pesanan produksi garmen.
Terkait layanan publik, Lapas Makassar telah memenuhi kebutuhan fasilitas sarana Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), baik bagi WBP maupun layanan kunjungan. Mulai dari ketersediaan sarana ibadah, ruang menyusui dan bermain anak untuk kunjungan, ketersedian alat bantu bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti jalan landai, kursi roda, tongkat, marka difabel, hingga loket khusus difabel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan , Liberti Sitinjak, pada kesempatan itu menjelaskan Industri Garmen Lapas Makassar telah beroperasi sejak Juli 2020. Sejauh ini, telah mempekerjakan 80 orang WBP yang sebelumnya telah diberikan pelatihan dan melalui proses asesmen.
Ia menyebut Maret lalu berhasil memproduksi 2.000 baju kaos untuk WBP UPT Lapas dan Rutan di Sulsel. Selain dipasarkan di internal, hasil produksi garmen juga dipasarkan ke mitra kerja sama dan masyarakat umum melalui online shop dan butik. Jenis pesanan beragam, seperti APD (Alat Pelindung Diri) tenaga medis, baju casual wanita, seragam sekolah, almamater perguruan tinggi, jaket, dan kaos partai.
Selain industri garmen, program pembinaan kemandirian lainnya yang telah berjalan diantaranya budidaya Ikan lele, pabrik roti, laundry, pabrik tempe, dan burung puyuh.
Turut hadir dalam kunjungan Dirjen HAM yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Lapas Makassar Hernowo, Kabid HAM Utary Sukmawati Syarif, dan sejumlah Kepala UPT P emasyarakatan Sulsel.
(tri)
tulis komentar anda