SK Penentuan Lokasi Proyek Kereta Api di Makassar Sudah Terbit
Minggu, 07 Agustus 2022 - 18:25 WIB
Surat Keputusan (SK) terkait Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan rel Kereta Api (KA) Parepare-Makassar untuk segmen E Maros-Makassar telah terbit. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Surat Keputusan (SK) terkait Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan rel Kereta Api (KA) Parepare-Makassar untuk segmen E Maros-Makassar telah terbit.
SK penlok yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah diserahkan kepada Balai Kereta Api dan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI.
Kepala Bidang Humas Diskominfo Sulsel Sultan Rakib, berujar, penyerahan SK penlok kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel telah dilaksanakan pekan lalu.
Dengan demikian, dia menyebut tugas Pemprov Sulsel sudah tuntas dalam penyediaan lahan rel kereta api untuk segmen E.
“Kami sudah dapat informasi dari Dinas Perkimtan (Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) bahwa tim kajian sudah menyerahkan SK Penlok penyediaan lahan rel kereta api kepada balai kereta api,” ungkap Sultan Rakib.
Berdasarkan aturan, lanjut Sultan, ada empat tahapan dan proses penyediaan lahan. Tahapan pertama adalah perencanaan, yang menjadi wewenang BPKA.
Proses perencanaan penetapan lahan ini didasarkan pada aturan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW nasional, provinsi dan kabupaten/kot.
Tahapan kedua adalah persiapan, yakni pengajuan dokumen perencanaan pada Pemprov Sulsel berupa DPPT (dokumen perencaan pengadaan tanah).
SK penlok yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah diserahkan kepada Balai Kereta Api dan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI.
Kepala Bidang Humas Diskominfo Sulsel Sultan Rakib, berujar, penyerahan SK penlok kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel telah dilaksanakan pekan lalu.
Dengan demikian, dia menyebut tugas Pemprov Sulsel sudah tuntas dalam penyediaan lahan rel kereta api untuk segmen E.
“Kami sudah dapat informasi dari Dinas Perkimtan (Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) bahwa tim kajian sudah menyerahkan SK Penlok penyediaan lahan rel kereta api kepada balai kereta api,” ungkap Sultan Rakib.
Berdasarkan aturan, lanjut Sultan, ada empat tahapan dan proses penyediaan lahan. Tahapan pertama adalah perencanaan, yang menjadi wewenang BPKA.
Proses perencanaan penetapan lahan ini didasarkan pada aturan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW nasional, provinsi dan kabupaten/kot.
Tahapan kedua adalah persiapan, yakni pengajuan dokumen perencanaan pada Pemprov Sulsel berupa DPPT (dokumen perencaan pengadaan tanah).
tulis komentar anda