56 Kelurahan di Kota Bandung Jadi Prioritas Penanganan Stunting
Minggu, 31 Juli 2022 - 14:10 WIB
56 kelurahan di Kota Bandung menjadi prioritas penanganan stunting.Foto/ilustrasi
BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung akan memprioritaskan 56 kelurahan untuk penanganan stunting . Saat ini, angka stunting di Kota Bandung tergolong masih cukup tinggi dengan angka di atas ribuan balita.
"Ada 56 keluarahan yang akan ditetapkan menjadi lokasi fokus prioritas stunting hingga tahun 2023. Namun pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya dikhususkan pada lokasi tersebut," ujar Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Namun, tak hanya daerah itu, juga daerah lain menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah pada 2022 dan 2023 untuk semua kelurahan di Kota Bandung.
Baca juga: Maling Pembobol 17 Minimarket di Cimahi Terkapar Ditembus Pelor Panas Polisi
Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting, Yana mengatakan, kepala perangkat daerah harus memahami dan memetakan situasi stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang pencepatan penurunan stunting.
Selain itu, perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab aksi konvergensi stunting dapat melakukan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat mengalokasi anggaran minimal 5 persen untuk percepatan penurunan stunting untuk OPD, dan 10 persen untuk kewilayahan.
"Ada 56 keluarahan yang akan ditetapkan menjadi lokasi fokus prioritas stunting hingga tahun 2023. Namun pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya dikhususkan pada lokasi tersebut," ujar Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Namun, tak hanya daerah itu, juga daerah lain menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah pada 2022 dan 2023 untuk semua kelurahan di Kota Bandung.
Baca juga: Maling Pembobol 17 Minimarket di Cimahi Terkapar Ditembus Pelor Panas Polisi
Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting, Yana mengatakan, kepala perangkat daerah harus memahami dan memetakan situasi stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang pencepatan penurunan stunting.
Selain itu, perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab aksi konvergensi stunting dapat melakukan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat mengalokasi anggaran minimal 5 persen untuk percepatan penurunan stunting untuk OPD, dan 10 persen untuk kewilayahan.
Lihat Juga :