Penyandang Disabilitas Sujud Syukur Terima E-KTP dari Gubernur Sulsel
Sabtu, 30 Juli 2022 - 19:59 WIB
Andi Sudirman menyempatkan diri berinteraksi langsung. “Ini sudah melakukan perekaman data dek? Ini senang nggak nanti punya kartu tanda penduduk, selamat ya!” kata Andi Sudirman, seperti dalam siaran pers yang diterima SINDOnews.
“Senang pak, umur saya 19 dan mau punya KTP,” kata Ayu, siswi SMA Negeri 1 Makassar.
Baca juga: KPK Duga Oknum Auditor BPK Manipulasi Temuan Laporan Keuangan Dinas PUTR Sulsel
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas yang saat ini tersinkronisasi di Sulsel 32.443 jiwa. SLB sebanyak 90 dengan jumlah siswa 4.109 orang.
“Kita berusaha memenuhi hak dari penyandang disabilitas dalam pelayanan dokumen kependudukan. Sehingga dapat menerima pelayanan publik, perlindungan hukum dan menyalurkan hak pilihnya,” sebut Sukarniaty.
Pada cara tersebut, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, menyampaikan, Sulsel merupakan daerah 10 besar dengan populasi penyandang disablitas terbesar di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat memastikan inovasi dan transformasi program yang menjamin inklusivitas disabilitas dapat terwujud dan bisa berjalan dan disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah.
“Senang pak, umur saya 19 dan mau punya KTP,” kata Ayu, siswi SMA Negeri 1 Makassar.
Baca juga: KPK Duga Oknum Auditor BPK Manipulasi Temuan Laporan Keuangan Dinas PUTR Sulsel
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas yang saat ini tersinkronisasi di Sulsel 32.443 jiwa. SLB sebanyak 90 dengan jumlah siswa 4.109 orang.
“Kita berusaha memenuhi hak dari penyandang disabilitas dalam pelayanan dokumen kependudukan. Sehingga dapat menerima pelayanan publik, perlindungan hukum dan menyalurkan hak pilihnya,” sebut Sukarniaty.
Pada cara tersebut, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, menyampaikan, Sulsel merupakan daerah 10 besar dengan populasi penyandang disablitas terbesar di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat memastikan inovasi dan transformasi program yang menjamin inklusivitas disabilitas dapat terwujud dan bisa berjalan dan disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Lihat Juga :